600 Guru Belum Dibayar Tunjangan Sertifikasi di Malaka, Ada Apa?

oleh -104 views

TEWENEWS, Malaka – Sekitar 10 miliar dana tunjangan sertifikasi guru di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, belum terbayarkan. Jumlah tersebut, merupakan akumulasi dari tunjangan sertifikasi yang belum terbayarkan sejak tahun 2012-2018.

Sertifikasi merupakan dana tunjangan yang diberikan oleh pemerintah bagi para guru di Indonesia. Dana yang dimaksud bisa diambil atau dicairkan dalam kurun waktu tertentu. Namun, berdasarkan peraturan terbaru dari Menteri Keuangan RI pencairan sertifikasi akan dilakukan dalam 4 tahapan. Kapan saja tahapannya? Untuk lebih jelasnya berikut isi peraturan Menteri yang bernomor 187/PMK.07/2016. Peraturan tersebut dikeluarkan pada 2 Desember 2016 silam dan masih berlaku hingga sekarang.

Perlu untuk diketahui, bahwa pada dasarnya, Direktorat Jenderal mengeluarkan SKTP guru dua kali dalam setahun. Namun dalam pelaksanaannya, pencairan dana tersebut masing-masing akan dibagi menjadi 2 tahap lagi, sehingga pencairan sertifikasi akan disalurkan sebanyak 4 kali dalam satu tahun yaitu triwulan I, II, III, dan IV.

Bebrapa guru asal dari kecamatan Malaka barat, berinisial (BB dan VS) penerima tunjangan sertifikasi yang enggan disebutkan namanya, sering kali menelpon wartawan menuturkan, pihaknya tidak menerima dana sertifikasi sejak tahun 2012. Selain dirinya, hampir 600 guru mengalami keterlambatan penerimaan. Karenaya, pihaknya akan melakukan pengecekan langsung ke Kementrian pusat.

Baca Juga :   Upaya Berantas Pungli, Polsek Pantai Lunci Aktif Lakukan Sosialisasi Setiap Hari

“Kami akan melakukan pengecekan ke pusat, apakah memang benar dana itu belum terbayarkan. Karena sampai sekarang tunjangan sertifikasi itu masih tergantung,” ujarnya belum lama ini.

“Selain itu, dia mensinyalir dinas PKPO Malaka tebang pilih dalam hal pembayaran dana sertifikasi. Ada beberapa guru di sekolah tertentu dibayarkan. Sementara di sekolah lainnya belum dibayarkan, ini sudah tidak betul, dalam waktu dekat pihaknya akan somasikan masalaha ini, biarkan kita tuntut secara hukum saja, apakah ini merupakan pidana atau tidak, jadi biarkan kita serahkan kepada pihak kepolisian mengungkapkan masalah ini.

Sementara menthoz tanoe menuliskan pada group facebook Pilkada Malaka, muncul berbagai macam pertanyaan, serta komentar Kemana uang sertifikasi 38 guru di kabupaten Malaka dari Januari 2018 sampai sekarang belum terima?

Emanuel mendes, berkomentar Kasian sekali dengan kinerja Dinas PKPO Kabupaten Malaka. Semoga jangan ada yang bilang ini postingan dari barisan sakit hati eee.. dan semoga juga kita jeli melihat bahwa kritik-kritik seperti ini sangat diperlukan untuk pembangunan Malaka yg lebih baik, dan jangan sekali kali berpikir bahwa yang selalu mempertanyakan sesuatu dan mengkritik sesuatu dalam pemerintahan adalah orang yg kurang konstribusinya dalam pembangunan, mari kita secara sadar menjalankan fungsi dan peran kita masing masing.

Baca Juga :   Promosikan Objek Wisata, Disbudparpora Barut Gelar Lomba Foto dan Videografi

Muncul lagi komentar Anica beretay, Harus tanya kepada guru-guru yang bersangkutan, apakah telah melakukan update data secara berkala (data dapodik).karena penyaluran tunjangan kepada guru sangat tergantung kepada kebenaran. keterbaruan dan keabsahan data guru yg berhak menerimanya, sistem penyaluran tunjangan yang saat ini digunakan adalah sistem tunjangan atau simtun. Sistem ini sangat bergantung pada dapodik guru yg bersangkutan. Dapodik adalah satu- satunya data yg digunakan dirjen GTK KEMENDIKBUD dalam penerbitan surat keputusan tunjangan profesi, sampai dgn pencairan aneka tunjangan bagi guru. Jadi kalau sampai ada guru yg belum menerima tunjangan sertifikasi, berarti dapodik guru tersebut bermasalah, jadi jangan salahkan siapa-siapa tetapi tanya guru yang bersangkutan dan admin sekolahnya yang bertugas mengupdate data tiap guru dan guru yang bersangkutan juga bisa mengecek status dapodiknya lewat SIM PKB guru tersebut, apakah datanya sudah valid. Apakah jam mengajarnya sudah sesuai serta lainnya.

Setahu saya berdasarkan pengalaman teman-teman kalo dari januaru belum terima, berarti sudah hangus. Alias tidak ada lagi karena ada teman guru yg seperti itu, dan mereka sudah mencoba mengurusnya langsung ke jakarta, tetapi hasilnya nihil.

Baca Juga :   Mensosialisasikan Pola Hidup Sehat Serta Beri Imbauan, Polsek Kapuas Barat Lakukan Giat KRYD

Dijelaskan pula Satros Kempes tetapi kalo pemberkasan ulang, berarti hanya utk triwulan terakhir ini, karena yg telah lewat, biasanya tidak dibayarkan lagi, ini kejadian di sekolah saya pada triwulan yang 2 tahun lalu, serta 2018 yang bersangkutan sendiri telah ke jakarta untuk mengurus. Tetapi tetap tidak bisa, alias hangus.

Serly seran Orang di kabupatem Belu triwulan 3 untuk tahun 2018 suda masuk lagi ke rekening masing-masing, tinggal menunggu triwulan 4 lagi. Dikomentar lagi Ricky Anyan Kalau Kadis diam dan tidak mau berkomentar ya berarti sudah dimakan oleh. Disambung Menthoz tanoe menjawab Sementara dalam perjalanan menuju Malaka, ditegaskan lagi Dion suares manek menegaskan langsung di Laporkan kepada KPK pusat saja.

Sementara santros kempes secara langsung berterima kasih pada semua tanggapan dari saudara-saudari terutama pemerintah kab malaka sudah cepat merespon walaupun di suruh untuk pemberkasan ulang untuk mendapat SK pembayaran sertifikasi guru.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malaka Drs Petrus Bria Seran, hingga berita ini diterbitkan belum sempat dikonfirmasi.(Beres)