Pengebirian Kebebasan Pers di Barito Utara

oleh -33 views

TEWENEWS, Jakarta – Kebebasan pers secara global turun ke titik terendah dalam 13 tahun terakhir. Kini jurnalis berada di tengah ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ancaman kebebasan pers bisa dilihat dari jumlah wartawan yang terbunuh, dipenjara, dan diasingkan.

Sejak tahun 1992, Committee to Protect Journalists (CPJ) telah mencatat 1.236 kematian yang dikonfirmasi. Adapun penyebab kematian mereka bervariasi, balas dendam atas pekerjaannya, tewas dalam baku tembak selama situasi pertempuran, atau terbunuh saat melakukan tugas berbahaya seperti saat meliput demonstrasi di jalanan.

Kemudian pada tahun 2016, CPJ melaporkan 259 wartawan dipenjara di seluruh dunia dan 452 wartawan diasingkan secara paksa dalam 6 tahun terakhir. Adapun lokasi yang paling berbahaya bagi wartawan mencakup zona perang seperti Suriah, Irak, Afghanistan dan Libya, serta negara-negara yang menderita kekerasan internal seperti Meksiko, Filipina, Kolombia dan Rusia.

Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan kondisi kebebasan pers di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan tengah. Hanya saja pola “pengebirian” kebebasan pers di Barito Utara diterapkan dengan metode rekrutment persuasif, bahkan dengan iming-iming finansial.

Realita indikasi “pengebirian kebebasan pers” yang terjadi adalah upaya persekusi, diskriminasi, hingga kriminalisasi. Ibarat pepatah, “jika tak mau dirangkul, maka dipukul”.

Jejak digital tahun 2018 lalu masih mengingatkan kita, dimana sebuah media online yang dianggap sebagai “media oposisi” di diskriminasi secara politik, dan sebabnya tak lain karena dengan gencar memberitakan persoalan krisis listrik di Kecamatan Gunung Purei yang menjadi tranding topik paling panas di Barito Utara, sehingga wartawan dari media tersebut di hadiahi laporan pencemaran nama baik dan fitnah dengan laporan polisi Nomor : LP/X/Res.1.14/2018/Polda Kalteng/Polres Barito Utara tanggal 22 Oktober 2018.

Kemudian persekusi politis juga terjadi disaat media tersebut memberitakan adanya dugaan “pelanggaran prosedural” dalam pertandingan sepak bola pada Pekan Olahraga provinsi (Porprov) Kalteng tahun 2018.

Beberapa kejadian diatas adalah realita yang menyebabkan para insan pers harus “patuh” pada pemangku kepentingan dan kekuasaan jika ingin “aman”.

Ironisnya, tidak sedikit dari para wartawan yang harus kehilangan idealisme dan integritas karena “memilih zona aman” tersebut.

Pertanyaannya adalah, “Siapa yang akan menjadi mediator kritik dan mengawal aspirasi masyarakat jika idealisme telah musnah??”.

Oleh karena itu, seorang jurnalis sejatinya harus memegang teguh idealisme dan netralitas, agar masyarakat mempunyai “lorong kritik” terhadap para pemangku kepentingan dan kekuasaan. (Taufik Rahman)