Ada Portal di Jalan Poros Menuju Desa Karamuan, Hasrat S.Ag : Kami Akan Jadwalkan Pemanggilan

oleh -8 views

TEWENEWS, Muara Teweh – Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-undang  Republik Indonesia nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, pada Bab VI tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan pada pasal 58 ayat 3 berbunyi Pemegang hak atas tanah, atau pemakai tanah negara, atau masyarakat ulayat hukum adat, yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan, berhak mendapat ganti kerugian.

Baca Juga :   Permana Wakil Ketua I DPRD Barut Kecewa, Rekomendasi Dewan Tidak di Gubris Tim Seleksi Pilkades

Selaras dengan itu pada Pasal 59 ayat 1 Apabila kesepakatan tidak tercapai dan lokasi pembangunan tidak dapat dipindahkan, dilakukan pencabutan hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Baca Juga :   Begini Komposisi Alat Kelengkapan DPRD Barito Utara

Kemudian pada Pasal 60 Untuk menjamin kepastian hukum, tanah yang sudah dikuasai oleh Pemerintah dalam rangka pembangunan jalan didaftarkan untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Baca Juga :   Dewan Minta Pemkab Barut Alokasikan Dana Talangan

Selanjutnya pada Bab VII tentang Peran Masyarakat di Pasal 62 ayat 1 Masyarakat berhak memberi masukan kepada penyelenggara jalan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.