Ada Portal di Jalan Poros Menuju Desa Karamuan, Hasrat S.Ag : Kami Akan Jadwalkan Pemanggilan

TEWENEWS, Muara Teweh – Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-undang  Republik Indonesia nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, pada Bab VI tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan pada pasal 58 ayat 3 berbunyi Pemegang hak atas tanah, atau pemakai tanah negara, atau masyarakat ulayat hukum adat, yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan, berhak mendapat ganti kerugian.

Selaras dengan itu pada Pasal 59 ayat 1 Apabila kesepakatan tidak tercapai dan lokasi pembangunan tidak dapat dipindahkan, dilakukan pencabutan hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Kemudian pada Pasal 60 Untuk menjamin kepastian hukum, tanah yang sudah dikuasai oleh Pemerintah dalam rangka pembangunan jalan didaftarkan untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Selanjutnya pada Bab VII tentang Peran Masyarakat di Pasal 62 ayat 1 Masyarakat berhak memberi masukan kepada penyelenggara jalan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.

Apabila ada pelanggaran terkait pelaksaan pada Undang-undang nomor 38 tahun 2004 itu sudah jelas mengatur sanksi pidananya seperti tertuang pada Bab VIII Ketentuan Pidana Pasal 63 ayat 1 berbunyi  Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1,dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 bulan atau denda paling banyak Rp1.5 miliar.

Adapun bunyi Pasal 12 ayat 1 Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan. ayat 2 Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, ayat 3 Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.

Baca Juga :   Prabowo Sandiaga Uno Unggul Tipis di Kelurahan Melayu

Selanjutnya, bagaimana dengan status keberadaan Jalan poros yang menuju Desa Karamuan, Kecamatan Lahei Barat Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, tepatnya di Jalan simpang  Sishan Kamrata di kilo meter 32 di pasang portal oleh  perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Multi Persada Gatramengah (MPG), Km 32 Jalan Negara Muara Teweh-Puruk Cahu.

Menurut Kepala Desa  karamuan Sishan Kamrata, dalam suratnya kepada redaksi  tewenews.com nomor 036DK/PEM-11/2019 membenarkan jalan poros menuju Desa Karamuan yang di pasangi portal oleh PT MPG merupakan jalan milik perusahaan, dan perusahaan tidak pernah melarang warga melintas jalan tersebut, hal itu di kuatkan juga dengan surat PT MPG nomor 164/HM-MPG/IX/2019 yang di cap dan ditandatangani oleh Senior Estate Maneger, Suwandi.

Hal ini mencuat karena pemberitaan tewenews.com dengan judul “Jalan Poros Menuju Desa karamuan di Portal PT.MPG, warga Keberatan.

Dalam pemberitaan itu warga Desa Karamuan mengeluh diantaranya adalah Hasanudin, ia sangat keberatan dengan adanya pemasangan portal dengan penjagaan oleh Satpam PT MPG.

” Kami sangat keberatan dengan di tutupnya jalan oleh PT MPG karena sangat menganggu lalu lintas warga yang akan melintas jalan tersebut,” ujar Hasanudin yang di amini oleh Biono dan Singkan, Minggu (1/9/2019) lalu.

Menangapi hal ini Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara Hasrat S.Ag, mengatakan baru mengetahui adanya pemortalan di dalam jalan poros oleh perusahaan PT.MPG dan segera menindak lanjutinya, ” Terimakasih informasinya dan akan kami jadwalkan pemangilan pihak terkait,” ujar Hasrat melalui pesan WhatsApp, Jumat (20/9/2019).

Seperti di ketahui pada tahun 2018 lalu pemerintah daerah melalui APBD telah melakukan pekerjan peningkatan jalan Km 32 menuju Desa karamuan dengan pagu anggaran Rp 1.481.850.000. Pertanyannya bagaimana dengan status jalan tersebut apakah sudah masuk di dalam aset milik pemerintah Kabupaten atau Desa dan apakah sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor  38 Tahun 2004.(Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: