Bayar Uang Seragam Rp 1 Juta Lebih, Tanpa Musyawarah Dengan Orang Tua Siswa SMPN 3 Gandrungmangu

oleh -2.030 views

TEWENEWS, Cilacap – Kesulitan ekonomi yang mencekik masyarakat Kabupaten cilacap di masa Pandemi Covid 19 diperparah dengan maraknya dugaan pungli di musim penerimaan siswa didik baru (PPDB).

Salah satunya terjadi di SMP Negeri 3 Gandrungmangu kabupaten Cilacap. Para wali murid mengaku resah karena setelah mereka mendaftarkan putra putrinya ke sekolah tersebut lewat online atau offline mereka menerima kertas yang isinya pembiayaan uang seragam.

Pihak sekolah yang di wakili oleh kepala koprasi sekolah Bapak Budi Raharjo mengatakan, uang seragam yang nilainya kisaran 1 juta lebih itu ga di wajibkan para wali murid untuk membeli seragam di sekolah lewat koprasi.

Anak saya mendaftar sekolah di SMP N 3 Gandrungmangu lewat offline( datang langsung ke sekolah) dan alhamdulillah diterima. Setelah itu saya dapet selembar kertas dari koprasi sekolah tempat anak saya mandaftar yang isinya rincian biaya seragam yang harus dibayarkan, setelah saya dateng ke sekolah membawa uang satu juta saya meminta ke pegawe koprasi untuk di berikan seragam kekurangan besok lagi,tapi dari pihak pengurus koprasi katanya ga bisa harus lunas baru di kasih seragamnya,kata wali murid yang ga mau di sebutkan identitasnya.

Karena dana yang dimiliki terbatas, lanjutnya,akhirnya uang 1juta di bawa pulang lagi sambil nyari kekuranganya,setelah uang udah kumpul saya bayarkan ke sekolah.

Rencananya Kekurangannya nanti saya bayar begitu ada rezeki lagi,” jelasnya.

Fakta bahwa ada dugaan pungutan di SMP Negeri 3 Gandrungmangu juga disampaikan salah seorang wali murid lainya.

Menurutnya, biaya yang dibebankan kepada para wali murid atau orang tua calon siswa memang cukup mengagetkan. Karena, tidak adanya musyawarah dengan para wali murid.

Kebijakan SMP N 3 Gandrungmangu memungut biaya uang pembelian seragam baru dalam jumlah yang relatif besar tersebut tentu mengagetkan banyak pihak.

Karena, menurut aturan yakni Permendikbud No. 44 Pasak 21 Ayat 2 berbunyi “Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak boleh memungut biaya”.

Dan, pada Pasal 21 Ayat 3 berbunyi ”Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut :

Melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik, dan

Melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

Untuk memperoleh kejelasan adanya dugaan pungli di SMPN 3 Gandrungmangu,awak media bwrusaha untuk menemui kepala sekolah SMPN 3 gandrungmangu Pa Yusuf untuk konfirmasi.

Awalnya, kami awak media datang ke sekolahan di temui oleh wakil kepala sekolah SMPN 3 gandrungmangu Pa Rasno pada saat awak media menanyakan hal tersebut yang berkaitan dengan uang seragam Pa wakil kepala sekolah ga bisa menjawab secara detail,dan menyarankan kapada kami untuk ketemu langsung dengan kepala sekolah saja,akhirnya kami pulang,selang beberapa hari kami datang lagi ke sekolah dengan maksud yang sama ingin ketemu kepala sekolah untuk konfirmasi,tapi lagi lagi kepala sekolah ga bisa nemuin dengan alasan ada acara di dinas dan langsung pergi keuar ruangan,akhirya di kejar ama rekan saya untuk konfrmasi sebentar,pada saat rekan saya menanyakan hal biaya seragam ke pihal kepala sekolah,di jawab saya ga tau masalah itu,kata kepala sekolah SMPN 3 gandrungmangu.

Hingga berita ini diturunkan pihak kepala sekolah belum bisa si hub untuk di mintai keteranganya.(Totong)