BUSET….Ada “Dalang” Dibalik Proyek SMKN -1 Gunung Timang

oleh -104 views

TEWENEWS, Muara Teweh – Gonjang ganjing pekerjaan proyek pembangunan gedung SMKN-1 Kandui, Kecamatan Gunung Timang, harus menjadi perhatian institusi penegak hukum. Pasalnya, ada indikasi rekayasa dalam proses pencairan dana oleh pemerintah pusat tersebut.

Indikasi adanya rekayasa dibalik proses penggelontoran dana proyek dikelola Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, setidaknya dibuktikan dengan status SMKN-1 Gunung Timang.

Menariknya, tudingan adanya rekayasa bukan saja ditujukan kepada tim pendiri SMKN-1 Gunung Timang. Kuat dugaan ada “Dalang” dalam proses diterbitkannya SK kepala sekolah definitif. Hingga dikucurkan dana oleh pemerintah pusat.

“Syarat diterbitkan SK Kepala Sekolah, ada murid dan ketua komite. Sementara SMKN-1 Gunung Timang, saat dikucurkan dana oleh pusat, belum ada murid. Bagaimana bisa pusat mengucurkan dana, sedangkan sekolah belum jelas legalitasnya,” ungkap sumber tewenews.com, kemarin.

Baca Juga :   Di SMKN 1 Gunung Purei : Kesenjangan Insentif Guru Daerah Terpencil, Membuat Guru Kurang Aktif Mengajar

Terkait belum adanya murid di SMKN-1 Gunung Timang saat SK pengangkatan kepala sekolah SMKN-1 Gunung Timang, juga pencairan dana pusat, tidak dibantah oleh Ketua Tim Pendiri, sekaligus kepala sekolah definitif SMK 1 Gunung Timang ,Asliadi.

Dia bahkan membenarkan bila penunjukan kepala sekolah hanya untuk kelengkapan syarat administrasi. Dimana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, baru akan menyetujui permohonan anggaran dana pembangunan, dengan syarat utama legalitas sekolah.

“Memang, SK kepala sekolah definitif sebagai syarat persetujuan anggaran pembangunan SMKN-1 Kandui, di Gunung Timang. Jadi saya tidak mengerti bila permohonan atasnama SMKN-1 Ketapang, di Gunung Timang,” tegas Asliadi, yang kini menjabat Kepala Sekolah SMKN-1 Muara Teweh, kemarin.

Sekadar diketahui, bahwa pembangunan SMKN-1 Gunung Timang, di wilaya Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, belakangan kisruh, setelah sejumlah pihak mengaku warga Desa Ketapang, menggugat bangunan didirikan di Desa Kandui.

Baca Juga :   Tak Dibayar Selama 15 Bulan, Penjaga Malam dan Petugas Kebersihan Sekolah Keluhkan Nasibnya

Menurut penggugat, bahwa disetujuinya alokasi anggaran oleh pemerintah pusat, setelah mereka mengirimkan proposal kepada Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kekecewaan warga, karena setelah alokasi anggaran disetujui bersumber dari APBN, selanjutnya dalam proses pencairan dana justru menggunakan data SMKN-1 Kandui, yang beridiri pada 17 Juni 2016. Dalang sendiri, disebutkan pihak yang merekayasa pembentukan komite sekolah baru tersebut.

Dalam hal ini, warga menyebutkan bahwa ada dua nama (E) dan (A), sebagai seseorang yang sebelumnya gentol mengurus prosesi hibah tanah milik warga. Namun keduanya, secara tertulis tidak tertulis dalam sejumlah administrasi. Hanya saja nama (E), disebut sebagai perwakilan komite.

“Kepala sekolah (Asliadi,red) benar-benar tidak mengerti sehingga belakangan muncul gugatan warga bahwa bangunan sejatinya dilokasi Desa Ketapang. Dia menjalankan perintah. Dia harus patuh, karena diancam dipindah ke pelosok,” tegas sumber tewenews.com, dalam kesempatan terpisah.

Baca Juga :   Pemilik Lahan SMKN 1 Gunung Timang, Dua Tahun Menunggu Janji

Dilain pihak, pagu dana sendiri ada ketidaksesuaian antara yang dituliskan di papan pengumuman proyek yang menyebutkan besaran anggaran Rp 2,3 miliar. Padahal dalam surat perjanjian kerjasama Nomor 3526/D5.4/2016 alokasi dana tertulis sebear Rp 2,9 miliar.

Terdiri dari, untuk keperluan pembangunan gedung dan mobiler sebesar Rp 2,6 miliar. Ditambah keperluan lainya, termasuk biaya perencanaan sebesar Rp 3 miliar. Dalam hal ini, Kepala sekolah Asliadi, tidak membantah bila pembangunan gedung mencapai Rp 2,6 miliar.

“Kami memang melakukan tandatangan kontrak perjanjian kerjasama, dimana saya mewakili SMK 1 Gunung Timang dan Moehammad Soleh, Kepala subdit kelembagaan dan sarana prasarana Departemen Pendidikan, selaku pejabat pembuat komitmen kegiatan pembinaan SMK,” jelas Asliadi, dikonfirmasi terpisah. (tim)