Caleg PDIP Dapil III Ini Kantongi Kecurangan TPS I dan II Desa Tumbang Olong II

oleh -26 views

TEWENEWS, Puruk Cahu – Tahapan pemilihan umum serentak presiden dan legislatif tahun 2019 memang sudah mencapai tahapan pleno di tingkat provinsi, namun sampai saat ini masih menyisakan masalah yang tampak akan berujung pada gugatan sengketa menuju ranah pidana pelanggaran pemilu.

Salah satunya datang dari Drs Rimluk S Buhoy Msi Salah satu caleg dari partai PDIP Kabupaten Mura dari daerah pemilihan (Dapil) III yang mengaku mengantongi kecurangan yang terjadi pada TPS I dan II Desa Tumbang Omong II Kecamatan Uut Murung, dan diduga dilakukan oleh pihak penyelenggara yaitu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada kedua TPS.

Baca Juga :   Sungguh Memalukan, Oknum Kades Sekap dan Perkosa Siswi SMA yang Ternyata Anak Seorang Kades juga  

“Kita sudah secara resmi menyurati pihak Bawaslu Mura terkait dugaan dan fakta yang kami miliki, pada 17 April lalu telah terjadi hilangnya sisa surat suara dan penggelembungan suara salah satu rekan caleg satu partai kami pada kedua TPS tersebut,” kata caleg PDIP yang masih menjabat sebagai Ketua Komisi I DPRD Mura ini kepada wattawan TEWENEWS dikediamannya, Jumat (10/5/ 2019) malam.

Baca Juga :   Dandim 0503/JB: Selamat Bertugas Kapten Kav. Dwi Joko

Rimluk menambahkan pihaknya sangat mengedepankan tahapan dan proses yang saat ini telah berjalan oleh pihak penyelenggara khususnya KPU dan Bawaslu Mura, namun dirinya juga mempertanyakan perihal rekomendasi no 030/K BAWASLU KT-11/IV/2019 dari pihak Bawaslu kepada pihak KPU Mura pada 25 April lalu.

Baca Juga :   Tiga Perusahaan Batu Bara di Bartim Buka Puasa Bersama Wartawan

“Sampai saat ini 3 poin rekomendasi Bawaslu terkait laporan kami belum diberitahukan apakah sudah dilaksanakan oleh pihak KPU Mura atau belum,” ungkapnya lagi.

Ditegaskannya lagi bahwa pihaknya akan terus mencari keadilan terkait kasus dugaan pelanggaran oleh penyelenggara pemungutan suara ini sampai kepada ranah pidana. “Unsurnya jelas mereka (penyelenggara.red) sudah mengubah dan menghilangkan dokumen pemilu, dan ini masuk ke ranah pidana,” pungkasnya. (Asmansyah)