Dana BOS Naik Lagi, Sekolah Wajib Publikasikan Pengelolaan Agar Mudah Diakses Masyarakat

oleh -41 views

TEWENEWS, Muara Teweh – Alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk siswa mengalami kenaikan. Harga satuan BOS per satu peserta didik untuk jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA), ditetapkan naik sebesar Rp 100.000.

BOS sendiri, merupakan program pemerintah pusat untuk membantu pendanaan biaya operasional sekolah. Untuk administrasi kegiatan sekolah, penyediaan alat-alat pembelajaran, pembayaran honor, pengembangan perpustakaan, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah.

“Untuk SD yang sebelumnya Rp 800.000 per siswa per tahun, sekarang menjadi Rp 900.000 per siswa per tahun. Begitu juga untuk SMP dan SMA masing-masing naik menjadi Rp 1.100.000 dan Rp 1.500.000 per siswa per tahun”, ungkap Mendikbud Nadiem Makarim.

Baca Juga :   Polisi Ringkus Komplotan Pengedar Sabu 5,58 Gram di Barak Imam Bonjol Muara Teweh

Besaran alokasi dana BOS untuk setiap sekolah ditentukan berdasarkan banyaknya siswa dan disalurkan melalui pemerintah provinsi (transfer daerah).

Mendatang, penyaluran dana BOS tahap ketiga hanya dapat dilakukan jika sekolah sudah melaporkan penggunaan dana BOS untuk tahap satu dan tahap dua. Sekolah juga wajib mempublikasikan penerimaan dan penggunaan dana BOS di papan informasi sekolah atau tempat lain yang mudah diakses masyarakat.

Baca Juga :   Tanpa lelah , Bhabinkamtibmas kelurahan Petuk Barunai menghimbau stop membakar lahan

Dalam Petunjuk Teknis (juknis) BOS Reguler Tahun 2020, peningkatan transparansi penggunaan dana BOS oleh sekolah akan semakin optimal. Kemendikbud mengharapkan laporan pemakaian dana BOS mampu menggambarkan keadaan penggunaan BOS yang riil dan seutuhnya.

“Karena kita sudah memberikan otonomi dan fleksibilitas kepada Sekolah dan Kepala Sekolah, maka kita juga memerlukan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS. Dengan begitu, Kemendikbud bisa melakukan audit secara maksimal dalam upaya perbaikan kebijakan pendanaan sekolah”, tegas Nadiem Makarim

Dilain pihak, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menambahkan, dana transfer daerah merupakan bagian yang sangat penting dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Baca Juga :   ANGGOTA POSPOL TBG. DARAP POLSEK SERHUL MELAKSANAKAN GIAT SABER PUNGLI

Pada tahun 2020, pemerintah pusat menganggarkan dana transfer daerah sebesar Rp 856,9 triliun. Dana transfer daerah tersebut antara lain terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan DAK Nonfisik.

Pada tahun anggaran 2020, alokasi dana BOS dalam APBN sebesar Rp54,32 triliun. Jumlah ini meningkat 0,03 persen dibandingkan dengan tahun lalu.

“DAK Nonfisik salah satunya adalah dalam bentuk BOS,” jelas Menkeu Sri Mulyani. (Tim)