Dapat WTP, Tata Kelola Keuangan Kotabaru Dimohon Sesuai Norma Hukum

oleh -30 views

TEWENEWS, Kotabaru – Sidang Paripurna DPRD Kotabaru Jumat, 02 Agustus 2019 lalu menyisakan pertanyaan besar dihati publik. Pasalnya, pada Pidato Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Kotabaru Tahun 2018, yang dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD, Muhammad Arif, muncul sebuah permohonan yang maknanya multi tafsir.

Pada poin (6), Muhammad Arif menyampaikan warning dengan merujuk kepada LHP BPK yang memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), agar Pemerintah Kotabaru membuktikan bahwa tatakelola keuangan daerah telah memenuhi standart aturan yang berlaku. Peringatan itu bahkan kembali dipertegas dengan adanya Permohonan agar tatakelola keuangan daerah dilaksanakan sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Baca Juga :   Beredar Surat Pemberitahuan Penggiliran Distribusi Air PDAM Kotabaru

Poin ini menggugah pikiran publik. Karna apabila ditafsirkan, dapat diperoleh makna bahwa pada tahun 2018 lalu Pemkab Kotabaru tidak melaksanakan tata kelola keuangan yang sesuai dengan norma hukum yang telah ditetapkan.

Baca Juga :   Rakorcam Banjarbaru Selatan Dihadiri Cagub Haji Denny

Bertambahan pula, apabila di flasback ke tahun 2018, sempat terjadi kekosongan kas dan keterlambatan pembayaran tunjangan dokter yang sempat direspon oleh IDI Kotabaru dengan menghentikan pelayanan Non-Gawat Darurat. Lalu, benarkah ada tatakelola keuangan yang tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku?

Jawabannya boleh berbagai macam. Tapi yang jelas, Predikat WTP telah diberikan BPK dan hal itu menjadi semacam sertifikat garansi bahwa Tata Kelola Keuangan Daerah Kotabaru tidaklah bermasalah. Misalpun bermasalah, pastilah tidak melanggar norma hukum yang berlaku.

Baca Juga :   Haji Denny : Saya Protes Keras ke Bawaslu Karena Money Politics Dibiarkan

Sekarang, publik perlu meminta penjelasan detail dari Pandangan Fraksi-Fraksi itu kepada DPRD Kotabaru. Sebagai lembaga politik, DPRD harus pula memberikan penjelasan yang utuh, sehingga tidak menyesatkan publik dengan ambiguitas. Singkatnya, untuk apa memohon pelaksanaan tatakelola yang sesuai norma hukum, toh BPK sebagai lembaga otoritatif dibidang pemeriksaan keuangan menjawabnya dengan WTP. (ADP)