Diduga Ada Pungli Dipembangunan Jalan di Desa Rawajaya Bantarsari

oleh -243 views

TEWENEWS, Cilacap – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan sebagian dari Dana Desa wajib dialokasikan untuk pembayaran pekerja proyek-proyek terkait Dana Desa.

“Mulai tahun ini 30 persen dari dana desa harus dialokasikan untuk membayar upah pekerja. Dengan begitu, masyarakat ada pendapatan tambahan, daya beli juga meningkat, Terang Eko Putro Sandjojo saat dipublikasikan.

Untuk itu dukungan dan partisipasi dari semua pihak sangat diharapkan untuk mengawal dana desa ini agar sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang.

Terkait Program PKT dengan HOK 30% diharapkan pihak pekon akan selektif dalam mendata tenaga kerja.

Seperti yang terlihat didalam papan proyek di lokasih jalan Kartini letaknya wilayah Dusun Rawakeling Desa Rawajaya Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap terpapang panjang volume 250 meter dan lebar 3 meter kali tebal 0,15 centi meter dengan anggaran Dana Desa Tahap III 2019 sebesar Rp.157.502.823, seharusnya masih dalam penanganan TPK.

Baca Juga :   Polres Ponorogo Jaga Kearifan Budaya Lokal Dengan Forum Group Discusion

Namun pada saat salah satu TPK di konfirmasi awak media tidak tau menau adanya program pembangunan rabat beton tersebut, karena yang tertulis saat ini di papan proyek pelaksanaan tahap lll 2019 pelaksanaan PPKD Desa Rawajaya, (jelas TPK). namun estimasi tersebut disinyalir keganjilan adanya Upah Harian Orang Kerja (HOK) 30 persen kurang transparan.

Pada tanggal 25 Januari 2020 Tim temukan warga dari tokoh masyarakat berinisial KD mengatakan sebagian tenaga pekerja terkait pembuatan rabat beton tersebut menggunakan tenaga swadaya masyarakat ada yang tidak dibayar, dari Pihak desa cuma menyediakan bahan material untuk rabat beton dan membayar tukang operator mesin molen yang dibayar oleh pemerintah desa, di posisi lain masyarakat yang ikut bekerja pembuatan jalan rabat beton tidak dibayar alias kerja bakti.

Disamping itu bagi yang tidak bisa menghadiri pekerjaannya dikenakan sangsi Rp.50 ribu per Kepala Keluarga di wajibkan harus sportif iuran.

Baca Juga :   Serma Mustadi : Peran Serta Masyarakat Sangat Penting Agar Penyebaran Covid-19 Bisa Dihentikan

Dugaan pengelolah tersebut oleh sikap pemerintah desa yang tidak transparan dalam pelaksanan kegiatan dana desa, bahkan rencana anggaran dan biaya (RAB) desa ibarat barang keramat yang tidak boleh dilihat oleh siapapun kecuali kepala desa dan perangkatnya.

Seharusnya sesuai prinsip umum pengelolaan keuangan desa terdapat tiga aspek yakni transparansi, partisipasi dan akuntabilitas yang seharusnya menjadi landasan pijak para pengelola keuangan di tingkat desa, namun sangat disayangkan prinsip dasar tersebut rupanya hanya menjadi slogan belaka bagi pemerintah Desa.

Baca Juga :   Hadiri Pisah Sambut Kepala KSOP Kelas II Cilacap, Dandim Berikan Cindera Mata

Hinga masih saja memanfaatkan warganya untuk bekerja tampa di bayar,  pada hal Pemerintah sudah mulai menjalankan penyerapan tenaga dan konsumsi masyarakat desa dalam pengelolaan Dana Desa.Yang sudah menjadi ranah publik.

Menteri Eko mengungkapkan, “Presiden Joko Widodo pun telah memberi arahan agar upah bagi warga yang bekerja dalam pembangunan dengan dana desa harus dibayarkan harian atau mingguan. diterima langsung oleh masyarakat yang bekerja sehingga bisa menciptakan daya beli,”jelasnya,(Tim)