Disayangkan Dana Kelurahan Hanya Terserap 50 Persen, Total 10 Kelurahan Rp.1,707 Miliar

oleh -40 views

TEWENEWS, Muara Teweh – Penyaluran dana bantuan pemerintah pusat untuk 10 kelurahan di Kabupaten Barito Utara (Barut), Kalimantan Tengah, telah direalisasikan sejak 2019. Namun disayangkan, dari total Rp.3,7 miliar bantuan itu, hanya 50 persen mampu diserap.

Uniknya, pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Barut, selaku instansi penyalur dana, justru enggan menjelaskan ke publik, sebab musababnya. Hanya diakui, pencairan dana cuma dilakukan tahap-I, total Rp.1,707 miliar. Sedangkan tahap-II tak terserap.

“Terkait tidak tersalurkan dana kelurahan tahap-II, kami tidak bisa memberikan keterangan. Kami hanya menyalurkan berdasarkan data dari masing-masing kelurahan,” kata  Kepala Bidang Keuangan DPPKAD Barut; H.Nurul Anwar, Selasa (3/3/2020).

Berdasarkan data DPPKA Barut, secara detail dana tersalurkan di antaranya, Kelurahan Melayu Rp.262.448.000, Lanjas Rp.275.855.000, Lahei-1 Rp.194.649.000, Montallat-1 Rp.83.124.000, dan Kelurahan Lahei-2 Rp.112.044.000.

Baca Juga :   Mitigasi Wabah Covid-19, Kabagops Polresta Palangka Raya Rangkul Pengelola Kuliner Pelopori Disiplin Prokes

Kemudian Kelurahan Montallat-2 Rp.208.760.000, Tumpung Laung-1 Rp.39.870.000, Tumpung Laung-2 Rp.96.729.000, Jambu Rp.205.344.000, dan Kelurahan Jingah Rp.228.670.000, total terserap Rp1,707.499.000.

Sebelumnya, Pelaksana tugas Kepala BPKA Barut, Jufriansyah menjelaskan, sejak 2019, sebanyak 10 kelurahan, menerima masing-masing dana bantuan pemerintah pusat sebesar Rp300,7 juta. Total dana disalurkan sebesar Rp3,7 miliar.

Selain itu, 10 kelurahan di Barut juga dapat bantuan dana dari anggaran Pemkab Barut, disalurkan melalui masing-masing kecamatan, sehingga masing-masing 10 kelurahan di Barut mendapat kucuran dana sebesar Rp.500 juta.

“Dana Rp3,7 miliar, dibagi ke sepuluh kelurahan. Masing-masing kelurahan menerima dana Rp300,7 juta, ditambah dari pemerintah daerah melalui kecamatan. Jadi tiap kelurahan menerima dana kurang lebih Rp500 jutan,” kata Jufriansyah.

Dalam hal itu, ditegaskan, pengunaan dana kelurahan harus sesuai Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu). Dimana dana digunakan dan lebih diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat. Karenanya, sebelum pelaksanaan kegiatan, dilakukan musyawarah di kelurahan.

Baca Juga :   Cegah Terjadinya Karhutla, Polsek Basarang Sosialisasi Larangan Karhutla Gunakan Spanduk Kepada Masyarakat

Jufriansyah mengharapkan kepada warga masyarakat, dapat bersama-sama mengawasi kegunaan dana tersebut. Jangan sampai dana yang ada disalahgunakan bukan pada peruntukannya. Masyarakat wajib mengawasi bantuan dari APBN dan APBD itu.

“Dana memang diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat, namun kalau berkaitan dengan teknis dimana masyarakat di kelurahan tidak mampu, kelurahan bisa menggunakan jasa pihak ketiga. Dana ini langsung dikelola oleh pihak Kelurahan,” jelasnya.

Dilain pihak, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengeluarkan kebijakan melalui Permendagri No.130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Baca Juga :   PT.BMAL Bagi Sembako Bantu Warga Dampak Covid19 Jelang Puasa Ramadhan

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar dalam keterangan resminya menyebut bahwa, permendagri tersebut merupakan salah satu pedoman penggunaan dana kelurahan yang dialokasikan pemerintah sejak 2019.

Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 sendiri, mengatur dua substansi pokok. Yaitu pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Sebagai pedoman pengelolaan kegiatan yang bersumber dari dana kelurahan.

Bahtiar mengungkapkan, kegiatan pembangunan sarana dan prasaranan kelurahan digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Meliputi pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, transportasi, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan .

Untuk pemberdayaan masyarakat yang ada di kelurahan, Bahtiar menuturkan digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi sumber daya sendiri. (Tim)