DPC FSP-KEP SPSI Bartim Berharap Gajih Karyawan PT. SEM Yang Dibawah UMSK Agar Dibayarkan Sesuai Aturan

oleh -214 views

TEWENEWS, Tamiang Layang – Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja seluruh Indonesia(DPC FSP-KEP SPSI) Kabupaten Barito Timur (Bartim) provinsi Kalimantan Tengah, harapkan perusahaan PT. Senamas Energindo Mineral (SEM) yang termasuk dalam Rimau Grup, yang bergerak dibidang pertambangan batubara, bayarkan gajih dan Tunjangan Hari Raya (THR) karyawannya tidak sesuai aturan.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPC FSP-KEP SPSI Rama Yudi didampingi Wakilnya Yovan CP yang mengatakan “Pada bulan juli lalu kita ada mendapat laporan atau keluhan dari beberapa orang karyawan yang bekerja di PT SEM dan Rimau Grup terkait pengupahan dan pembayaran THR”, ucap Rama di Tamiang Layang pada Minggu (01/12/2019).

Menurut Rama, pembayaran gajih dan THR yang dilakukan SEM dari bulan januari hingga juni tahun 2019 di bawah Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Bartim, sesuai pengaduan karyawan disertai dengan slip penerimaan gajih dan THR karyawan yang ditunjukan kepadanya.

Sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Kalteng nomor 51 tahun 2018 tentang Upah Minimum Kabupaten (UMK) / Kota dan UMSK/ Kota di provinsi Kalteng tahun 2019, untuk kabupaten Bartim sektor Pertambangan dan Penggalian Rp 2.953.497.

Dijelaskan Rama, Dimana terdapat kekurangan gajih tersebut adalah sebesar Rp.486.000 (Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) per bulan untuk masing-masing karyawan, terhitung sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Juni 2019.

Baca Juga :   Masuki Tahun Ajaran Baru SDN 4 Tamiang Layang Akan Terapkan Pembelajaran Secar Online

“Setelah kita telusuri lanjut Rama, salah seorang manajemen PT. SEM mengakui kekurangan pembayaran tersebut dan kita meminta pihak perusahaan agar segera membereskan, dengan membayar atau melunasi kekurangan pembayaran dengan merapel. Saat itu mereka mengatakan siap membayar kekurangannya pada bulan Agustus, namun faktanya sampai saat ini belum ada dibayarkan kekurangan tersebut,” ujarnya.

Setelah kita melakukan penelusuran ternyata banyak pelanggaran yang telah dilakukan PT. SEM diantaranya maslah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, yang mana selama ini ada karyawan yang gajinya dipotong oleh perusahaan untuk pembayaran BPJS, tapi pemotongan tersebut tidak disetorkan pihak perusahaan ke BPJS.

Hal tersebut diketahui dari karyawan yang telah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan, setiap karyawan yang di PHK maka setoran BPJS yang telah dipotong dari gaji karyawan, dikembalikan pihak perusahaan kepada karyawan. Pembayaran uang pesangon kepada karyawan yang di PHK pun dicicil pembayarannya oleh PT. SEM, bahkan hingga dua sampai tiga bulan cicilannya jelas Rama.

Menurut Rama pihaknya sudah pernah berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertran) Bartim mengenai permasalahan ketenagakerjaan yang ada, namun Disnakertran mengatakan bahwa mereka tidak punya kewenangan lagi untuk mengurusi masalah ketenagakerjaan, dikarenakan kepengawasannya sudah diambil alih oleh Disnakertran provinsi Kalteng, jelas Rama.

Baca Juga :   Peringati HUT RI Ke-76, Kapolda Kalteng Anjangsana Ke Panti Sosial Tresna Werda Sinta Rangkang Palangka Raya

Kami akan membuat surat pengaduan kepada Disnakertran provinsi Kalteng, dengan tembusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) FSP-KEP SPS Kalteng dan Pemda Bartim, supaya bisa segera ditindaklanjuti, turun bersama-sama denga kami kelapangan untuk menyelesaikan masalah ini.

“Masalah seperti ini kedepannya jangan terjadi lagi, karena kita kasihan dengan nasib karyawan, perusahaan apapun yang bekerja di Bartim kita dukung, namun kita meminta hak pekerja harus diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku,” harapnya.

Terpisah manajemen PT. SEM melalui Supervisor HR Budi Suhardiman saat dikonfirmasi mengakui bahwa pembayaran gajih karyawan dari bulan januari sampai dengan juni 2019 termasuk THR memang dibawah UMSK Bartim, kalau dari bulan juli hingga sekarang sudah sesuai UMSK, Dikantor SEM pada Senin (02/12/2019)

Kekurangan gaji karyawan dari bulan januari sampai dengan juni kemaren, memang rencana kita rapel pada bulan agustus, tapi karena ada kendala mungkin akan dibayarkan pada desember ini.

Menurut Budi, terkait BPJS sejak oktober 2019 kemaren sudah lancar kita setorkan kalau bulan-bulan sebelumnya memang ada keterlambatan karena ada kendala, sehingga karyawan yang sudah di PHK dan iuran BPJS nya belum sempat kita setoran kebijakan BPJS, maka kita kembalikan uangnya kepada yang bersangkutan, paparnya.

Baca Juga :   Dinas Sosial Kalteng Sampaikan Alur Pendataan Penerima Manfaat BLT Bartim

Sementara itu Kepala Disnakertran Bartim Darius Adrian menjelaskan, “Pihaknya kami belum ada menerima laporan dari karyawan maupun dari pihak DPC FSP-KEP SPSI terkait pembayaran gajih dan THR karyawan yang lebih kecil dari UMSK Bartim, serta setoran BPJS”, jelas Darius.

Menurut Darius, kalau ada permasalahan karyawan dengan perusahaan, sebaiknya karyawan di melaporkan kepada Disnakertran Bartim, kalau pun mereka melaporkan kepada DPC FSP-KEP SPSI Bartim, seharusnya pihak SPSI bisa berkoordinasi dengan kita Disnakertrans, karena SPSI merupakan mitra kerja dari Disnakertrans dan mitra kerja juga oleh perusahaan.

Sepanjang ada laporan permasalahan karyawan dengan pihak perusahaan, akan segera kita selesaikan, baik dengan perusahaan atau dengan dinas pembina bukan SPSI langsung bertindak sendiri.

Saya menghimbau, kalau memang ada masalah karyawan, segera laporkan ke kita Disnakertran terkait masalah gajih, THR ataupun masalah hubungan industrial lainnya, kita pernah membuat spanduk himbauan kalau tindakan perusahaan tidak sesuai dengan aturan, segera laporkan keposko kami, kami akan menindaklanjutinya, kita akan menyurati perusahaan agar melakukan pembayaran sesuai dengan aturan yang berlaku pungkasnya. (Ahmad)