DPRD Bartim, Gelar Rapat Paripurna IV

43

TEWENEWS, Tamiang Layang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Timur, menggelar rapat paripurna IV masa sidang III di Aula rapat DPRD Bartim, Senin, (12/11/2018).

Sidang paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I Ariantho S Muller didampingi wakil ketua II Raran, adalah dalam rangka penyampain hasil rapat kerja pembahasan pemerintah daerah Kabupaten Bartim dengn DPRD Bartim tentang pengajuan rancangan peraturan daerah kabupaten Bartim tentang perubahan peraturan daerah kabupaten Bartim no 6. Tahun 2011 tentang ritribusi jasa dan usaha.

Rapat paripurna tersebut, DPRD menyepakati perubahan rancangan peraturan daerah tentang perubahan Peraturan daerah (Perda) nomo 6 tahun 2011 tentang restribusi jasa usaha.

Dan selanjutnya akan ditetapkan dalam persetujuan bersama pemerintah daerah dan DPRD kabupaten Bartim pada lanjutan rapat paripurna IV masa sidang III tahun 2018.

Pada kesempatan itu, Unrio Ngubel bertindak sebagai juru bicara saat menyampaikan laporan hasil rapat kerja pembahasan antara pemerintah daerah dengan DPRD Bartim, menyampaikan. Berdasarkan ketentuan pasal 74 huruf a angka 1 peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, serta ketentuan pasal 103 ayat (4) huruf a angka 1, peraturan DPRD nomor 1 tahun 2017 tentang tata tertib DPRD kabupaten Bartim yang mengamanatkan bahwa setelah pembahasan terhadap Raperda, maka tahapan selanjutnya adalah penyampian lampiran yang berisikan gambaran umum proses pembahasan, pendapat. “Serta persetujuan dari masing-masing fraksi pendukung dewan dan masing-masing komisi,” ujarnya.

Dijelaskannya pembahasan Raperda dilakukan melalui dua tingkat pembicaraan. Yakni pembicaraan tingkat I dan II . Ditambahkan Unriu, rapat paripurna yang dilaksanakan hari ini (kemarin-red) untuk memenuhi pembicaraan tingkat II, yaitu dalam hal mengambil keputusan yang didahului dengan penyampian hasil rapat kerja pembahasan bersama.

Baca Juga :   Dewan Minta Pemkab Barut Alokasikan Dana Talangan

Dimana berisikan gambaran umum proses pembahasan sekaligus pendapat fraksi yang masih dalam satu rangkaian yang sama.

Menurut Unriu hasil rapat kerja bersama antara DPRD dan pemerintah daerah terhadap Raperda kabupaten Bartim tentang perubahan Perda nomor 6 tahun 2011 tentang restribusi jasa usaha, menghasilkan sejumpah poin penting. Diantaranya sebutnya pada kosedran meningat atau dasar hukum agar memuat PP no 18 tahun 2016 tentang organisasi perangkat daerah dan Permendagri no 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum dalam daerah.

Serta yang kedua yakni pada Raperda tentang perubahan Perda nomor 6 tahun 2011, hanya memuat pasal yang diubah, sehingga tidak memuat pasal yang mengalami perubahan dimasukkan didalam Raperda tentang perubahan Perda nomor 6 tahun 2011.

“Hal itu sesuai dengan ketentuan lapiran II UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan,”terangnya.

Lebih lanjut Unriu menyampaikan kesimpulan bahwa DPRD Bartim melalui komisi I, II dan III serta pendapat dari masing-masing fraksi pendukung dewan, dapat menerima Raperda kabupaten Bartim tentang perubahan Perda nomor 6 tahun 2011 tentang Restribusi jasa usaha.

Sidang Paripurna tersebut turut dihadiri
Wakil Bupati Barito Timur Habib Said Abdul Saleh dan tamu undangan lainya.(Budi).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here