DPRD Barut Menilai PT.MPG Tidak Punya Kesadaran

oleh -75 views

TEWENEWS,Muara Teweh –  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara melaksanakan rapat dengar pendapat (Hearing) mengenai Ijin Angkutan dan Plasma PT.Multi Persada Gatramegah (MPG)  yang berlokasi di Km 32 jalan Negara Muara Teweh Puruk cahu.

Terungkap banyak sekali  masalah pada rapat  yang tidak dihadiri oleh perwakilan PT.MPG tersebut,diantaranya adalah perusahaan sawit sampai sekarang masih bersengketa dengan warga desa Karamuan tentang janji perusahaan untuk memberikan plasma.

Masalah yang lebih krusial lagi adalah PT.MPG ternyata tidak ada Analisa dampak lingkungan atau Amdal untuk mendirikan  parik pengolahan Crude Palm Oil (CPO),hal itu di ungkap oleh Abdurahman Kabit perkebunan Dinas Pertanian Barut.”kita tidak pernah diberi tembusan untuk Amdal pabrik CPO,”paparnya

Baca Juga :   Dihadiri 18 Anggota, DPRD Barut Gelar Paripurna Pemandangan Fraksi Terhadap Raperda APBD T.A. 2020

Sementara dari pihak DPRD barut ingin  Banmus menjadwalkan kembali rapat hearing mengenai ijin angkutan dan plasma dengan mengundang manager  PT.MPG  dan pihak terkait.

“Kita ingin ada kepastian dan sesegera mungkin menuntaskan persoalan ini secepatnya dan yang terpenting  adalah kehadiran pihak perusahaan,agar rapat penting seperti ini ada jawaban pasti dari PT.MPG,jangan rapat kita hanya menghabiskan nasi kotak saja tanpa ada kesimpulan yang jelas,”ujar Abri, dengan nada geram,Rabu (11/4/2018)

Baca Juga :   Seluruh Fraksi Pendukung Dewan Sepakati Raperda Retribusi Jasa Umum Menjadi Perda

Terkait dengan tuntutan masyarakat Desa Karamuan yang sudah lama diabaikan oleh PT.MPG wakil ketua Dua DPRD Barut,Aception menyatakan bahwa permasalahan ini sudah lama tidak ada realisasinya.

“Kami akan melakukan sidak ke PT.MPG dan melakukan konsultasi ke dinas provinsi,apabila tidak juga ada kejelasan maka kita akan bawa hal ini ke pusat,mari kita sama-sama  membantu masyarat di sekitar perusahaan yang memang  menuntut hak mereka sesuai aturan yang berlaku,’Ujar Aception

Ditanya wartawan sering mangkirnya PT.MPG saat di undang  DPRD untuk membahas permasalan yang ada apakan melecehkan DPRD,Aception menjelaskan bahwa melecehkan mungkin tidak,tapi mereka tidak punya kesadaran.

Baca Juga :   Kompak Edarkan Shabu, Kakak Beradik Ini Diringkus Satresnarkoba Polres Barut

“Kita akan bersikap tegas dalam hal ini,apabila keinginan masyarakat sesuai yang disepakati tidak di respon maka kita akan merekomendasikan ijin perusahaan untuk di cabut,kita akan merekomendasikan ke provinsi untuk mencabut ijin perusahaan PT.MPG,”ujarnya

Hal senada juga di lontarkan oleh anggota DPRD Nurul Aini,walaupun perijinan dari provinsi tapi kita bisa memberi rekomendasi untuk mencabut  ijin perusahaan yang tidak memenuhi aturan.(agustian)