DPRD Rekomendasikan Agar Pemkab Bartim Menunda Seleksi Perangkat Desa

TEWENEWS, Tamiang Layang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Barito Timur (Bartim) provinsi Kalimantan Tengah, menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) penegasan kembali pernyataan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) tentang seleksi perangkat desa diruang rapat paripurna, Senin (13/01/2020).

RDPU tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bartim Nur Sulistio didampingi Wakil Ketua I Ariantho S Muler dan Wakil Ketua II Depe, turut hadir Asisten I Pemerintahan Pemkab Bartim H. Rusdianor, Kabag Tata Pemerintahan, Camat, pengurus dan anggota PPDI serta puluhan Kepala Desa (Kades).

Ketua PPDI Bartim Lerianto mengatakan “Kami minta seleksi perangkat desa ini ditunda dulu, kalau tidak ditunda, kami akan mengajukan masalah ini ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN)”, tegas Lerianto saat diwawancara.

Karena menurut kami perangkat desa hal ini tidak adil, kami perangkat desa yang sudah depenotif di Plt kan, nah ini yang jadi masalah, silahkan berhentikan kami semua perangkat desa dan biarkan Kades yang bekerja sendiri, ngapain kami bekerja sekarang kalau nanti orang lain yang menuai hasilnya, lanjutnya.

Menurut Lerianto, seharusnya paniatia pemilihan perangkat desa kabupaten dan pihak kecamatan berkoordinasi terlebih dahulu, perangkat desa yang lowangnya dimana, dalam prosesnya apakah ada kesulitan. Selama ini mereka tidak pernah berkonsultasi.

Pelaksanaan RDPU berlangsung alot, masing – masing pihak menyampaikan argumen, baik pihak PPDI, Kades maupun pihak Pemkab Bartim. Dipenghujung kegiatan RDPU DPRD memberikan tiga poin rekomendasi.

Baca Juga :   Bawa 22 Paket Sabu Dengan Avanza, Warga Ampah Diringkus Didepan Polres Bartim

Ketua DPRD Bartim Nur Sulistio membacakan tiga rekomendasi yang berbunyai, DPRD merekomendasikan kepada Kepala Daerah untuk melaksanakan pertemuan khusus antara Pemerintah Daerah, PPDI, Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Barito Timur, agar bisa melakukan sosialisasi dan silaturahmi.

Kedua berdasarkan hasil RDPU agar Kepala Daerah untuk menunda sementara seleksi perangkat desa untuk pembenahan proses sistem dan formasi dan memberikan keputusan yabg terbaik untuk terjaganya stabilitas di daeah, dan yang ketiga apabila tidak menerima kebijakan pihak lain maka silahkan menempuh jalur hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu Asisten I Pemerintahan Pemkab Bartim H. Rusdianor menjelaskan bahwa Pemkab Bartim dalam melaksanakan seleksi perangkat daerah ini sudah sesuai dengan aturan perundang – undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 67 Tahun 2017, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Perda Bartim nomor 4 tahun 2018.

Apa yang kita laksanakan ada dasar hukumnya, kalau ada perangkat desa yang berkeberatan itu wajar saja, mungkin perangkat desa yang lama ada yang terkendali dengan persyaratan yang ada.

Mengenai hasil RDPU pada hari ini kami terima dan kami sampaikan kepada Bupati, selanjutnya kita menunggu langkah apa yang akan diambil Bupati Bartim terkait permaslahan ini, pungkasnya. (Ahmad Fahrizali)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: