Dugaan Korupsi Dana Desa Kades Trinsing, Masih Tahap Lidik Kesidik

TEWENEWS, Muara Teweh – Polres Barito Utara (Barut) akhirnya membuka ke publik melalui beberapa media mengenai upaya penyidikan dugaan kasus korupsi Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Teweh Selatan yang saat ini masih tahap proses lidik atau penyelidikan.

“Dugaan kasus tindak pidana korupsi dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) tambahan serta bagi hasil pajak retribusi daerah (BHPRD) tahun 2018 yang dilakukan oleh Kepala Desa Trinsing ini masih tahap lidik ke Sidik, sehingga masih belum ditetapkan sebagai tersangka,” Kapolres Barut AKBP Dostan Matheus Siregar Sik didampingi Kabag Ops AKP Andreas Sik dan Kasat Reskrim AKP Kristanto Sitomeang Sik pada press conference di Mapolres setempat, Jumat (30/8).

Kapolres menuturkan, bahwa Desa Trinsing pada tahun 2018 lalu memperoleh dana sebesar Rp 1.708.735.200 dari pemerintah daerah berupa ADD dan DD. Untuk ADD sebesar Rp 676.428.000 dan DD sebesar Rp 846.561.000, kamudian ADD tambahan Rp 150.584.200 dan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah Rp 35.162.000.

“Dana tersebut telah dicairkan serta dibuatkan rencana penggunaannya diantaranya telah dibuatkan pertanggungjawaban keuangan secara 100 persen,” kata Dostan.

Namun setelah dilakukan pengecekan antara pertanggungjawaban dengan realisasi penggunaan, ditemukan ketidak sesuaian seperti dari hasil pengecekan kepada Kaur keuangan atau bendahara Desa Trinsing, diketahui untuk dana tersebut dikelola sendiri oleh Kepala Desa, sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Sedangkan dari hasil audit Inspektorat Barut juga ditemukan kerugian negara kurang lebih Rp 391.521.505.

Baca Juga :   Dewan Dukung Pengusutan Dugaan Korupsi Penerbitan Izin Pertambangan di Bartim

“Adapun barang bukti yang telah diamankan Polres sehubungan kasus ini, yaitu dokumen pencairan ADD, DD, dan ADD tambahan, slip penarikan dana ADD, ADD tambahan dan BHPRD di Bank Kalteng, slip penarikan DD di Bank BRI, laporan pertanggungjawaban tahun 2018, dan buku KAS bendahara Desa Trinsing,” ungkapnya.

Kasus ini masih di dalami apakah ada pihak-pihak lain yang ikut serta dalam tindak pidana ini. Untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 2 ayat I Jo Pasal 3 UU RI No 20 tahun 2001, tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan ancaman Hukuman kurungan minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak Rp 1 Miliar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

id_IDIndonesian
id_IDIndonesian
%d blogger menyukai ini: