Enam Kades Dalam Dugaan Korupsi, Siapa Tak Serius Membangun Desa Pasti Menyusul ?

TEWENEWS, Muara Teweh – Penyalahgunaan anggaran dana desa (ADD) dan dana desa (DD) di Kabupaten Barito Utara (Barut) perlahan terungkap. Setidaknya enam kades kini diusut kepolisian dan kejaksaan, terkait dugaan korupsi keuangan desa.

“Sebagai obyek pembangunan desa, wajar kami pertanyakan dan awasi proyek dikelola kades. Banyak kades tak serius membangun desa, dana digunakan untuk kebutuha pribadi dan keluarganya”, ungkap Ledi, warga Teweh Timur, Jumat (31/1/2020).

Enam kades yang kini masuk dalam dugaan pusaran kasus dugaan korupsi ADD/DD yakni Trinsing, Hurung Enep, Muara Inu, Jangkang Baru dan Sabuh. Termasuk Desa Sampirang-1 atau Batu Sarau.

Tiga desa ditangani kejaksaan, tiga lainnya diusut kepolisian. Bahkan mantan Kades Sampirang-1,  Musmuliadi, kini jadi DPO. Dirinya kabur setelah ditetapkan tersangka. Dia sudah tiga kali mangkir dari pangilan kejaksaan negeri Barut.

“Kami apresiasi kinerja penyidik yang tetap fokus usut dugaan korupsi kades. Kami sangat mendukung, sebab sudah rahasia umum sejumlah kades, begitu dana dicairkan, ke hiburan karoeke bersama ledis. Uang negara disamakan duit pribadi,” tegas Ledi.

Seperti diketahui, terungkapnya empat kades bermasalah yakni Trinsing, Hurung Enep, Muara Inu dan Jangkang Baru, setelah Kepala Inspektorat Barut, Elpi Elpanop, merilis kegiatan Pemeriksaan Khusus (Riksus), Senin, 7 Oktober 2019 lalu.

Baca Juga :   Kegiatan Diduga Piktif, Korupsi Dana Desa Trinsing Rp391,5 Juta

Menurut Elpi Elpanop saat itu, agenda Riksus sendiri menindaklanjuti permintaan pihak Kejaksaan Negeri Barut dan Polres Barut, sebagaimana laporan warga, terkait dugaan peyalahgunaan ADD/DD di empat desa tersebut.

Kasus dugaan korupsi oknum kades itu ditangani dua institusi penegak hukum, kepolisian dan kejaksaan. Dua kasus ditangani kejaksaan dan dua lagi oleh kepolisian. Hasil audit diperiksa BPKP duna penetapan kerugian negara.

“Ada empat desa kami Riksus terkait dugaan penyimpangan pengunaan anggaran ADD dan DD tahun 2014-2018, yakni Desa Jangkang Baru, Desa Hurung Enep, Desa Muara Inu dan Desa Trinsing. Laporan masuk ke Inspektorat sejak awal 2014 lalu,” tegas Elpi.

Berbeda dengan empat kades dilakukan Riksus oleh Inspektorat, kasus dugaan korupsi Desa Sabuh sebenarnya kasus lama yang sempat “dipeti es kan”. Kasus ini ditangani kejaksaan, belakangan mencuat setelah kelompok warga membuat pengadua.

Belum diketahui kasus Desa Sabuh ini juga masuk agenda Riksus. Hanya yang pasti kejaksaan kini tampak serius menanganinya. Terkait agenda Riksus Inspektorat, berbagai pihak menunggu hasilnya.

Adapun kasus Desa Sampirang-1, selangkah lebih cepat. Kini sudah masuk Sidik, mantan kades Musmuliadi ditetapkan tersangkanya. Kasus ini ditangani penyidik Sat-Tipikor Polres Barut, sudah dilimpahkan ke kejaksaan. (Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: