Gubernur akan Bentuk Tim Gabungan Pantau Perizinan PBS Perkebunan Kelapa Sawit

141
Foto : Gubernur Kalteng, H.Sugianto Sabran

TEWENEWS, Palangka Raya – Penyitaan sejumlah berkas terkait perizinan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah operasi tangkap tangan (OTT) terhadap empat orang anggota dewan disikapi Gubernur Kalteng, H Sugianto Sabran .

Saat memimpin rapat koordinasi pengendalian daerah (Rakordal) yang mengumpulkan para bupati dan kepala dinas se Kalteng serta unsur pimpinan daerah setempat di Aula Bappeda Kalteng, Gubernur Sugianto tampak berang dengan PBS.

Dia menyebut banyak PBS Perkebunan Kelapa Sawit terutama Perusahaan Asing yang belum beres pengurusan perizinanya dan perlu dilakukan pemantauan dengan membentuk tim gabungan yang akan turun ke lapangan.

“Akan dibentuk tim terpadu dalam melakukan pemantauan perizinan PBS maupun tambang yang ada di Kalteng, agar bisa dipantau, terkait perizinan dan luasan lahan yang dipakai sesuai dengan izin yang diberikan,” ujarnya.

Sementara itu, tokoh masyarakat Seruyan, H Darwan Ali yang juga mntan Bupati Seruyan dua periode, Selasa (13/11/2018), mendukung pembentukkan tim oleh Gubernur Kalteng tersebut, untuk tertibnya administrasi dan tidak merugikan daerah.

Dia tidak menampik kemungkinan adanya indikasi perusahaan kebun PMA yang dalam operasionalnya diduga nyolong, terutama masalah izin, luas lahan maupun pembayaran pajak penghasilannya, sudah beberapa tahun ini memang kerap dilaporkan warga tidak bayar pajak.

Baca Juga :   Pimpin Apel Siaga Persiapan Pelaksanaan Pilkada 2018, Ini Pesan Gubernur Kalteng

“Saya sangat sepakat rencana pembentukan tim tersebut, periksa izin pinjam pakai lahannya, periksa di lapangan soal batas izinnya lahannya, karena ada laporan warga banyak perusahaan yang menanam sawit melebihi ketentuan luasannya,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) Kalimantan Tengah, Dwi Darmawan, menyebut, saat ini anggota Gapki Kalteng mencapai 100 perusahaan, dan anggota Gapki hanya bisa mengcover 60 persen dari semua PBS Kelapa Sawit di Kalteng tersebut.

Program plasma yang sudah dilakukan anggota Gapki dengan warga sekitar kebun di Kalteng, ternyata hanya mencapai sebelas persen berdasarkan data dari Disbun Kalteng, masih diharapkan agar bisa direalisasikan.

Soal kerjasama plasma, Ketua Gapki mengatakan, masih ada kendala soal tata ruang karena lahan untuk kebun sudah habis.
Akibat dari ini juga , ketika warga menuntut perusahaan agar membagi plasma, program tidak bisa berjalan dengan baik.(Tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here