Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor : Pemprov Kalsel Terus Mantapkan Ketahanan Pangan

TEWENEWS, Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H Sahbirin Noor menyatakan, pemerintah provinsi setempat terus berupaya memantapkan pembangunan ketahanan pangan.

Pernyataan itu disampaikan dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau LPPA Kalsel Tahun 2018 pada rapat paripurna DPRD setempat yang dipimpin Wakil Ketuanya H Muhaimin di Banjarmasin, Kamis.

Dalam LPPA tersebut, Gubernur Kalsel menerangkan, pada 2018 pembangunan ketahanan pangan antara lain luas panen padi mencapai 577 ribu hektare (ha) lebih atau meningkat bila dibandingkan dengan 2017 seluas 569 ribu ha.

“Dengan luas panen lebih 577 ha tersebut produksi padi Kalsel pada 2018 mencapai 2,4 juta ton. Bahkan Kalsel menempati urutan ke-10 sebagai provinsi penyangga beras nasional,” ujarnya.

Begitu pula produksi jagung Kalsel mengalami kenaikan dari 285.578 ton (2017) menjadi 402.860 ton (2018) atau dengan rata-rata produktivitas 48,84 kuintal per hektare.

Mengenai subsektor perkebunan dan peternakan di Kalsel yang terdiri atas 13 kabupaten/kota itu, orang nomor satu di jajaran Pemprov tersebut menerangkan, beberapa capaian positif pada 2018 tercapai.

Baca Juga :   Pelda Suwartono Koramil 03/GP, Jalin Sinergitas Dengan Mahasiswa Trisakti Komsos TNI di Cijantung

Sebagai contoh produksi karet Kalsel 2018 menembus angka lebih 200 ribu ton sheet. Keadaan tersebut juga diikuti produktivitas dimana pada awalnya target 75,33 kilogram (kg)/ha ternyata mampu mencapai 90 kg/ha.

Selain itu, perkebunan kelapa sawit Kalsel 2018 menyentuh angka lebih dari 1,1 juta ton minyak mentah (CPO), lanjut Paman Birin (sapaan akrab terhadap Sahbirin Noor).

Sementara produksi daging di Kalsel tahun 2018, lebih 109 ribu ton dari target 108 ribu ton, serta telur dengan target 89.457 ton kenyataannya mencapai 110 ribu ton, demikian Sahbirin Noor.

Sedangkan LPPA Kalsel 2018 berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terdiri dari Pendapatan terealisasi Rp6,59 atau naik 17,52 persen bila dibandingkan dengan tahun 2017.

Kemudian Belanja Daerah pada 2018 Rp6,08 triliun dari yang dianggarankan Rp6,58 triliun. Anggaran belanja tersebut juga mengalami kenaikan 4,05 persen dari tahun 2017.(Sofyan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

id_IDIndonesian
id_IDIndonesian
%d blogger menyukai ini: