Hadiri Sidang Tipikor, Eks Kadinkes Garut “Terjatuh” dari Kursi Roda

60

TEWENEWS, Garut – Mantan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Iman Firmanullah menjalani sidang kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) RSUD Pamengpeuk. Lantaran sakit stroke, Iman hadir di ruang sidang menggunakan kursi roda.

Sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan tersebut digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bandung pada Rabu (7/11). Selain Iman, dalam perkara itu dihadirkan terdakwa lainnya Ade Rusyana, eks Kabid Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dinkes Garut.

Usai dakwaan dibacakan, Iman diantar oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar ke ruangan jaksa. Di ruangan tersebut, Iman tampak tak berdaya dan sempat terjatuh. Hingga beberapa orang datang mengangkat dan mengembalikannya ke kursi roda.

“Terdakwa terkena stroke tapi masih bisa mendengar dakwaan. Melihat surat keterangan dokter, dirasa mampu mengikuti persidangan,” kata Leli Nilqmsari, salah satu jaksa dari Kejati Jabar.

Kasus ini diungkap penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar. Keduanya diduga terlibat korupsi pengadaan alkes RSUD Pamengpeuk tahun anggaran 2013. Saat kasus itu terjadi, Iman bertindak Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sedangkan Ade sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

“Sebagai PPK dan KPA terdakwa tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Kemudian meski tidak tahu spesifikasi teknis pengadaan barang dan jasa, terdakwa tidak menolak dan tetap menandatangani paket pekerjaan,” kata jaksa lainnya, Josep, saat membacakan surat dakwaan.

Baca Juga :   Korupsi Berjamaah, Kini Anggota DPRD Malang Tersisa 4 Orang

Dalam dakwaannya, jaksa mengungkapkan Iman dan Ade tak mengetahui penunjukkannya sebagai KPA dan PPK. Mereka baru mengetahui di tengah-tengah proses. Namun, menurut Josep, keduanya tetap menandatangani paket kontrak pengerjaan.

“Meski ada perbuatan melawan hukum, Iman dan Ade tetap menandatangani setiap kontrak yang sudah direncanakan sehingga tidak sesuai prinsip pengadaan barang dan jasa,” ujar Josep kepada tewenews.com.

Berdasarkan informasi dan hasil investigasi yang dihimpun tewenews.com, pengadaan alkes tersebut berasal dari dana hibah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2013. Total anggaran mencapai Rp 14 miliar. Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jabar, ada kerugian negara mencapai empat miliar rupiah berkaitan dengan perkara tersebut.

Dalam kasus tersebut, jaksa menjerat keduanya dengan Pasal 2 dan 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 KUHP.(Taufik/Tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here