Hentikan Pencaplokan Lahan dan Kriminalisasi Petani Sawit Kotabaru Kalsel Oleh PT MSAM

oleh -367 views

TEWENEWS, Banjarbaru– Koalisi Advokasi Petani Kalimantan Selatan (Kapak Kalsel) dalam press release nya yang diterima media ini Kamis (6/5/2021).

Menyatakan bahwa ribuan petani sawit yang bernaung di bawah Koperasi Sipatuo Sejahtera di empat Kecamatan di Kotabaru seolah jatuh dan tertimpa tangga.

Tidak hanya ribuan hektar lahan plasma sawitnya di Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan diklaim sepihak oleh PT. Multi Sarana Agro Mandiri (PT MSAM), yang dimiliki Haji Isam.

Tetapi juga harus menelan pil pahit kriminalisasi terhadap beberapa tokoh kuncinya, setelah pihak perusahaan mengadukan pihak petani ke polisi dengan tuduhan melakukan pemanenan illegal dan berujung pada pemanggilan-pemanggilan dari Polres Kotabaru.

Sengketa bermula ketika PT. MSAM melakukan pemanenan dan melarang masyarakat melakukan panen di atas lahan plasma mereka sendiri seluas 3.020 Ha.

Padahal lahan tersebut bersertifikat hak milik warga dan telah diusahakan oleh masyarakat sejak puluhan tahun lalu, serta dikerjasamakan dengan PT. Bumiraya Investindo (PT BRI) yang kemudian pailit atau bangkrut.

PT MSAM mengklaim telah membeli lahan plasma melalui lelang aset pailit PT BRI.

Hal itu merupakan kekeliruan PT. MSAM, karena berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 434/58/2020, objek lelang yang dibeli oleh PT. MSAM tidak termasuk Lahan Plasma milik masyarakat seluas 3.020 Ha.

Baca Juga :   Satres Narkoba Bartim, Gulung Budak Sabu Warga Ampah

Klaim sepihak PT. MSAM juga dibantah oleh Bank Mandiri Banjarmasin melalui suratnya Nomor:MNR.RCR/REG.BJM.1583/2021 yang menyatakan SHM lahan plasma seluas 3.020 ha tidak termasuk objek lelang,

Karena seluruh SHMnya masih dalam penguasaan Bank Mandiri sebagai agunan pembiayaan.

Begitu juga dengan pernyataan Bontor Octavanus L. Tobing selaku kurator pemohon lelang yang menyatakan, lahan plasma seluas 3.020 Ha bukan termasuk objek lelang. Logikanya, bagaimana menjual lahan, sedangkan sertifikatnya masih berada di pihak Bank?

Selain itu, beberapa waktu ini PT. MSAM juga melaporkan beberapa Petani ke Polres Kotabaru, dan Polres Kotabaru juga melakukan pemanggilan terhadap beberapa Petani yang dilaporkan oleh PT. MSAM.

Ancaman dan perilaku PT. MSAM yang akan memproses warga secara pidana merupakan kekeliruan dan bentuk pembangkangan terhadap program negara dan pemerintah pusat dalam penyelesaian konflik agraria di Indonesia melalui Kantor Staf Presiden (KSP) yang telah membentuk Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Reforma Agraria tahun 2021.

Termasuk di Kalsel, juga sudah ada Perda Kalsel nomor 4 tahun 2014 tentang fasilitasi penanganan sengketa dan konflik pertanahan dan Pergub Kalsel nomor 35 tahun 2015 tentang Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Fasilitasi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertahanan Melalui Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Baca Juga :   Ayah Biadab Peragakan 50 Adegan Pembunuhan Tiga Bayi

Melihat permasalahan ini, seharusnya negara hadir untuk terlibat membantu dan melindungi rakyatnya,

Kami juga sangat menyayangkan keterlibatan oknum kepolisian yang tendensius membela perusahaan, bahkan bertindak seolah-olah seperti kuasa hukum PT. MSAM.

Untuk menyikapi permasalahan ini, Kapak Kalsel yang terdiri dari Sawit Watch, Wahana Lingkungan Hidup Kalsel, Serikat Petani Kalsel, Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif Kalsel, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kalsel, Forum Intelektual Dayak Nasional Kalsel, dan Indrayana Centre for Government, Constitution and Society, menyatakan sikap sebagai berikut:

KAPAK KALSEL menyesalkan tindakan kriminalisasi oleh pihak perusahaan yang ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Padahal jumlah yang dipanen hanya sebanyak 15 kilogram sawit, itupun di lahan milik masyarakat sendiri;

KAPAK KALSEL mendesak kepada Polres Kotabaru untuk tidak membangkang perintah Presiden Jokowi melalui Kepala Staf Presiden Moeldoko, untuk tidak mengkriminalisasi petani di lokasi konflik agraria;

Baca Juga :   Minibus Terlibat Kecelakaan Angkut Keluarga Kepala Bappeda Barut

KAPAK KALSEL telah mengirimkan pengaduan kepada Komisi Kepolisian Nasional RI untuk melakukan pemeriksaan atas tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oknum Polres Kotabaru, serta melakukan evaluasi terhadap Kapolres sebagai pemimpin tertinggi Kepolisian di Kotabaru;

KAPAK KALSEL juga telah mengirimkan pengaduan kepada Kepala Staf Presiden, Komnas HAM RI, agar segera diambil langkah-langkah penyelesaian konflik tersebut;

KAPAK KALSEL juga mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk mengatasi intimidasi dan memberikan perlindungan terhadap para petani, baik perlindungan hukum, psikis, maupun fisik;

KAPAK KALSEL juga telah mengajukan permohonan audiensi kepada Bupati dan Ketua DPRD Kotabaru untuk turut memberikan sumbangsih bagi penyelesaian konflik agraria tersebut;

KAPAK KALSEL mendesak agar negara benar-benar hadir untuk melindungi rakyatnya;

KAPAK KALSEL mendesak agar negara segera melakukan evaluasi dan audit terhadap PT MSAM; dan

KAPAK KALSEL mendesak Kapolri untuk menindak aparatnya yang membela perusahaan dibanding melindungi dan mengayomi rakyat.

Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 6 Mei 2021.

 

KAPAK KALSEL ;

Kisworo Dwi Cahyono (Walhi Kalsel) , Eep Saepulloh (Sawit Watch),Dwi Putra Kurniawan (SPI Kalsel) ,Muhammad Raziv Barokah (Integrity).

 

(TIM)