Indikasi Korupsi: Mangkraknya Jembatan Pulau Laut- Kalimantan Berpotensi Dilirik KPK ?

oleh -95 views

TEWENEWS, Kotabaru –  Terhentinya pembangunan Jembatan penghubung antara Pulau Laut dan Daratan Kalimantan kembali mendapatkan perhatian banyak pihak. Terutama setelah beberapa kandidat Calon Bupati Kotabaru menjadikan pembangunan jembatan itu sebagai salah satu agenda politiknya jika terpilih.

Dokter Zhairullah Azhar misalnya. Dalam acara Harlah PKB di Kotabaru (28/07) lalu, Ia mengangkat rencana pembangunan jembatan sepanjang 5,4 kilometer itu sebagai solusi bagi pembangunan kotabaru.

Namun, menurut Zhairullah, apabila pembangunan jembatan yang kini mangkrak itu dilanjutkan, berpotensi bermasalah pada aspek hukum. “Jembatan penghubung Pulau Laut- Pulau Kalimantan kalau dilanjutkan akan menjadi temuan KPK”, papar Zhairullah dalam Pidatonya.

Baca Juga :   Hentikan Pencaplokan Lahan dan Kriminalisasi Petani Sawit Kotabaru Kalsel Oleh PT MSAM

Masih menurut Zhairullah, Informasi mengenai indikasi potensi terjadinya Tindak Pidana Korupsi dalam pembangunan jembatan itu ia dapatkan saat bertanya kepada Menteri yang membidangi. Alasannya, karena pembangunan awal Jembatan itu tidak memiliki Ijin dari Pemerintah Pusat.

Oleh karena itu, katanya, untuk dapat melanjutkan pembangunan Jembatan itu diperlukan pemimpin daerah yang memiliki jaringan kuat di Pusat yang memiliki kemampuan Lobi dan Negosiasi sehingga Pembangunan Jembatan itu dapat dilanjutkan dan menjadi Prioritas Pemerintah Pusat.
“Tapi tinggal bagaimana kekuatan kita ke DPR RI karena diperlukan anggaran pusat,”ujarnya.

Baca Juga :   Tak Punya Adab, Video Guru Wildan Juga diolok-olok di Kandang Sendiri (Grup Facebook Relawan BirinMU BERGERAK BANUA MAJU)

Terkait itu, Zairullah mengatakan semacam menyarankan agar dicari titik pembangunan jembatan yang lebih dekat sehingga biayanya lebih murah.

Menanggapi itu, Sekda Kotabaru, Said Akhmad mengaku tidak bisa memberikan jawaban konfirmasi. “Aku tidak bisa menjawab karena tidak ada hitam di atas putih dari pemerintah pusat yang menyatakan proyek itu tidak bisa dilanjutkan. Suratnya mana? Apa yang harus dijawab,”ujarnya saat ditemui di kantornya (Jumat, 02/08).

Said Akhamd melanjutkan, proyek jembatan itu secara teknis tanggungjawab Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dinas PUPR Provinsi Kalsel. “Kabupetan hanya penyertaan modal sesuai kesepakatan zaman Gubernur Rudi Arifin. Menganggarkan masing-masing; provinsi, tanah bumbu, kotabaru. Itu di bawah koordinasi provinsi,” terangnya lagu

Baca Juga :   Utak Atik Peluang Barito Putera VS Persela Lamongan.

Menurutnya lagi, hingga saat ini belum ada surat resmi, baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pusat, mengenai apakah pembangunan jembatan itu dapat dilanjutkan atau tidak. (ADP)