TEWENEWS, Muara Teweh – Hak individu atau kelompok yang tidak dipenuhi, persentase terjadinya konflik sudah pasti sangat tinggi, apalagi saat hak tersebut berkaitan dengan adat istiadat, yang berkaitan dengan ulayat dan tradisi turun temurun, masalah krusialpun menanti di depan mata.
Salah satu persoalan yang terjadi antara PT. Daqing Citra dengan Masyarakat Desa Linon Besi II Kecamatan Gunung Purei, Barito Utara, Kalteng, meskipun terliat tenang bagai aliran air, ternyata perang dingin tersebut kian memanas, pasalnya, perseroan terbatas yang dikontrak oleh PT. Pertamina EP ini diduga sempat masuk ke hutan ulayat adat tanpa izin atau permisi secara adat terlebih dahulu.
Masalahpun berlanjut saat PT. Daqing Citra disinyalir belum mencapai kata sepakat dengan masyarakat terkait masalah kompensasi dan tali asih terhadap tanam tumbuh serta kerusakan lainnya.
Didi Rosell, warga masyarakat Desa Linon Besi II mengatakan, pihak PT. Daqing Citra selalu mangkir saat diundang oleh warga untuk negosiasi dan resosialisasi.
“sudah beberapa kali kita undang secara lisan bahkan secara tertulis saat kami silaturahmi ke kantor, tapi pihak PT. Daqing Citra selalu mengatakan besok dan besok, dan faktanya malah tidak ada yang datang”, ungkap Didi.
Kepala Adat Desa Linon Besi II, Sadar, menambahkan, bahwa mereka hanya menuntut hak, baik hak secara individu maupun hak secara adat, bukan memeras pihak perusahaan, karena kebun dan ladang milik mereka mengalami kerusakan akibat survey seismik.
“kami hanya menuntut hak kami, tidak ada unsur pemerasan, bahkan hak adat istiadat kamipun sampai saat ini belum dipenuhi oleh pihak perusahaan, bahkan dulu perusahaan sempat masuk ke wilayah ulayat adat kami tanpa izin”, pungkasnya.
Sementara itu dilain kesempatan, pihak Direksi PT.Daqing Citra, melalui humasnya, Arda, mengatakan, pihaknya hanya memberikan kompensasi terkait penggunaan kayu untuk play camp dan bridjing, dan hingga saat ini pihaknya sedang mengajukan alokasi dana berdasarkan data di lapangan.
“untuk play camp dan bridjing, kita akan realisasikan kompensasinya, tapi untuk masalah kompensasi atau ganti rugi tanam tumbuh dan titik bor, itu tanggung jawab PT.Pertamina EP”, jelas Arda.(tim/Taufik)
