Ini Tanggapan Kajati Riau Terkait Pemberitaan Proyek Tanpa Papan Informasi di Desa Pulau Gadang

oleh -66 views

TEWENEWS, Kampar – Menanggapi sorotan awak media tentang masih ditemukan adanya pelaksanaan suatu proyek, di Desa Pulau Gadang Kecamatan Xlll koto Kampar Kabupaten Kampar Riau, tanpa di sertai dengan papan nama proyek di lokasi kegiatan ketika tengah berlangsung, mendapat sorotan dari berbagai pihak.

Salah satunya dari Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau, Dr Mia Amiati SH MH, Minggu (10/1/2021) menyampaikan kepada awak media, bahwasanya merupakan suatu bentuk pelanggaran, karena tidak sesuai dengan amanat Undang – Undang dan Peraturan lainnya.

“Kedua peraturan dimaksud yakni Undang – Undang (UU) nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,” ucapnya.

Baca Juga :   Pemdes Cinangsi Salurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahap Empat dan Lima

Lebih lanjut dijelaskannya, hal ini kerap terjadi padahal papan nama merupakan suatu bentuk informasi, agar mudah diakses oleh masyarakat, sebagai sarana untuk memperoleh informasi berdasarkan asas keterbukaan dan transparasi, serta tanpa adanya sesuatu yang harus di rahasiakan.

Harus dilakukan edukasi terhadap para pelaksana proyek yang tidak melakukan kewajibannya memasang papan nama proyek sejak awal di lokasi ketika kegiatan yang tengah berlangsung dalam pelaksanaan suatu proyek, karena hal ini sudah ada indikasi telah melakukan tindakan melanggar ketentuan Undang Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi kepada publik.

Perihal tersebut sudah jelas merupakan hak setiap warga negara untuk mendapat serta memperoleh informasi publik berdasarkan asas keterbukaan.

Baca Juga :   Evaluasi Kegiatan Pertanian, Distan Barut Gelar Pertemuan dengan BPP Kandui

“Tanpa memasang papan nama proyek terkesan sudah mengabaikan Undang Undang, dan tidak menutup kemungkinan warga masyarakat akan beranggapan bahwa telah terjadi penyimpangan dana untuk anggaran dalam pelaksanaan proyek tersebut,” jelas Mia Amiati.

Karena anggaran untuk melaksanakan suatu proyek pekerjaan yang dibiayai oleh uang negara baik melalui APBN maupun APBD, selalu harus dicantumkan di dalam papan nama proyek tersebut, selalu ada dalam kontrak manapun.

“Dengan tujuan agar warga masyarakat bisa ikut mengontrol dan atau mengawasi, apakah telah terjadi penyimpangan dana untuk anggaran pelaksanaan suatu proyek yang selalu ada dalam kontrak manapun,” cetusnya.

Dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan dengan dana yang dianggarkan dari APBN mau pun dari APBD maka sangat di harapkan kepada pihak yang terkait untuk bisa lebih exstra ketat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksana kegiatan proyek tersebut agar hasil dari kegiatan bisa bertahan lebih lama ketika di manfaatkan masyarakat.

Baca Juga :   Peringati Hari Pahlawan, Pemkab Bartim Lakukan Ziarah dan Tabur Bunga

Pemasangan plang papan nama suatu proyek yang memuat informasi proyek tersebut, bertujuan, agar pelaksanaan setiap proyek dapat berjalan dengan transparan. Dimana keterbukaan atau transparansi ini dimulai sejak tender atau lelang proyek dilakukan termasuk tender proyek yang dilakukan di badan publik.

“Kami mengharapkan Dinas teknis , untuk memasang plang papan nama pada seluruh kegiatan proyek pembangunan diwilayah setempat. Baik itu proyek infrastruktur jalan, drainase ,ataupun proyek irigasi karena proyek bangunan tanpa papan nama lazim di sebut dengan istilah proyek siluman,” pungkasnya.

(Runan/Tim)