Inspektorat Banyak Temukan Mark-Up, Camat Gunung Purei Minta Kades, BPD Dan TPK Sinkron

oleh -40 views

TEWENEWS, Muara Teweh – Banyaknya temuan mark-up dan ketidak sesuaian bangunan fisik dari realisasi dana desa (DD) oleh pihak Inspektorat Kabupaten Barito Utara selama beberapa tahun terakhir membuat para Camat se-Barito Utara lebih konfrehensif dan lebih proaktif dalam mengawasi serta memberi arahan terkait realisasi dana Desa.

Menindaklanjuti hal tersebut, Camat Gunung Purei meminta seluruh Kepala Desa se-Gunung Purei, agar bertindak sesuai prosedur dan sesuai mekanisme yang telah diatur oleh undang-undang agar tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan.

Baca Juga :   Tekan Penyebaran Covid-19, Forkopimda Kalteng Gelar Rapid Test Massal di Barut

Hal tersebut disampaikan oleh Camat Gunung Purei, Agus Siswadi, S.IP.M.IP, dalam rapat konsolidasi yang dihadiri oleh Kepala Desa serta BPD se-Gunung Purei di aula Kecamatan, Rabu, 19/09/2018.

Terlepas dari para Kepala Desa, Camat juga menekankan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta Tim Pengelola Kegiatan (TPK), agar lebih sinkron dan bekerjasama dalam membangun Desa sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing.

Baca Juga :   Pelatih Sepak Bola Porprov Barut, Belum Terima Bonus !!

“Saya berharap Kades, BPD, dan TPK bisa bekerjasama dengan baik, tidak saling menyalahkan, agar pembangunan di Desa berjalan lancar tanpa adanya kendala”, Ungkap Agus.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Seksi Pemerintahan (Kasi-Pem) Kecamatan Gunung Purei, Kus Edi Haryanto, S.Pd, menurut Kus, sinkronisasi dan kerjasama seluruh elemen pemerintah Desa serta elemen masyarakat akan menjadi motorik suksesnya pembangunan.

Baca Juga :   Diduga Serobot Tanah warga, Kades dan Ketua BPD Linon Besi I di Polisikan

“semua pihak harus sinkron, baik pemerintah desa maupun seluruh elemen masyarakat, agar pembangunan di desa berjalan lancar, dan masyarakat juga harus proaktif dalam mengawasi realisasi pembangunan di Desa”, tegas Kus.

Ditambahkannya, pihak Kecamatan akan memonitor secara langsung pembangunan di Desa-Desa sebelum Verifikasi, agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan ketidaksesuaian dalam realisasi dari DD dan ADD.(Taufik/tim)