Janjo Harapkan Insintif Kades Cepat Cair

oleh -41 views

TEWENEWS, Tamiang Layang – Sejak Bulan April 2018 sampai sekarang sebagian dana Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Barito Timur belum cair. Selain berimbas pada tertundanya pembayaran gaji perangkat desa, hal itu juga menghambat pelayanan di desa, karena biaya operasionalnya tidak ada. Kondisi tersebut membuat sebagian kepala desa terpaksa berutang agar pelayanan tetap berjalan.

Kepala Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur Syahminan mengatakan, sudah hampir enam bulan dana desanya belum turun. Padahal ADD tersebut penting untuk keperluan honor pegawai dan juga operasional desa. ”Siltap honor dan operasional ini yang penting. Karena kan kasian RT, RK, BPD sudah enam bulan belum digaji,” ujar Syahminan kepada wartawan belum lama tadi.

Baca Juga :   Semangat Transparansi di Daerah, Kades Tokun di Murung Raya Beber Penggunaan Dana Desa

Menurutnya, adanya keterlambatan pencairan ADD tentu mengganggu pelayanan di desa. Sebab dalam proses pelayanan ada banyak hal yang harus dibeli. Meski demikian, dirinya tetap mengupayakan agar pelayanan terus berjalan seperti biasa. “Seperti tinta kan harus dibeli. Tapi kepala desa bisa saja ngutang, yang penting pelayanan tidak terganggu karena keterlambatan transfer ke kas desa,” jelasnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi I DRPD Kabupaten Barito Timur, Janjo Briano akan segera memanggil Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan pemerintah disekretariat daerah yang membidangi masalah desa untuk menanyakan apa penyebab dana ADD sebagian desa sampai sekarang belum cair.

Baca Juga :   Pemdes Desa Tahujan Laung, Bangun Gedung Walet Jalan dan Jembatan

“Kita akan kroscek apa alasan dan penyebab dana ADD yang sampai sekarang belum cair,” ujarnya Kamis, (13/9/2018).

Menurutnya, apabila masing masing pemerintahan desa sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan benar, serta sudah melengkapi persyaratan yang diminta, maka sudah kewajiban pemerintah sudah mencairkan insentif mereka. Karena ADD tidak tergantung pemerintah pusat. Itu adalah kewenangannya pemerintah daerah.

“Ya minimal tiga bulan sekali lah insentif mereka dibayarkan. Jangan sampai seperti saat ini yang hampir 7 bulan belum dicairkan,” ungkapnya.

Bahkan kalau bisa, lanjut Janjo insentif mereka dibayarkan sebulan sekali.

Baca Juga :   Tanah Ulayat Adat Tidak Diakui Kades, Ahli Waris "Ngadu" Ke DAD

Hal itu dikarenakan tugas pemerintah desa selaku ujung tombak pemerintahan di tingkat bawah sangat lah besar, karena mereka langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Kalau begini kasian mereka yang dituntut bekerja harus maksimal dalam menjalankan pemerintahan didesa namun tidak di imbangi dengan kesejahteraan mereka dengan mencairkan ADD secarata teratur.

“Kita harap insentif para perangkat desa bisa secepatnya dicairkan. Kasian mereka bertambah beban karena honor tersebut lah yang diharapkan mereka untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga,” pungkasnya. (Budi)