Jika Kades Linon Besi I Masih “Ngotot”, FPDMI Akan Turunkan Laskar Jihad

oleh -6 views

TEWENEWS, Muara Teweh – Konflik sengketa tanah memang bukan perkara baru di negeri ini, apalagi jika persoalan tersebut dilakukan oleh penguasa yang menggunakan kekuasaannya untuk menghilangkan hak orang lain, ujung-ujungnya konflik takkan terhindar lagi.

Seperti halnya persoalan tanah ulayat adat keluarga di Desa Linon Besi I, bak setali tiga uang, persoalan tersebut menyeret nama Kepala Desa Linon Besi I yang disinyalir menjadi pemicu konflik lantaran diduga menghilangkan hak ahli waris atas tanah tersebut.

Beberapa waktu lalu, Dewan Pimpinan Cabang Front Pemuda Dayak Muslim Indonesia (DPC FPDMI) Kecamatan Gunung Purei menerima surat permohonan dari 23 orang ahli waris tanah ulayat adat keluarga besar Tumenggung Kakah Paye, isinya adalah para ahli waris meminta bantuan kepada DPC FPDMI Gunung Purei agar dapat membantu mereka untuk mendapatkan kembali hak atas tanah ulayat adat tersebut yang telah dikuasai oleh mereka sejak masa penjajahan Belanda.

Baca Juga :   Minta Kades Lampeong II di Usut, Warga Ancam Demo Polres dan Kantor Bupati

Perwakilan ahli waris tanah ulayat adat keluarga besar Tumenggung Kakah Paye, Icap Saputra mengungkapkan, pihaknya telah menyerahkan surat permohonan bantuan hukum (SPBH) kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DPP FPDMI melalui DPC FPDMI Gunung Purei, karena menurutnya, hanya FPDMI-lah tempat mereka meminta bantuan hukum terkait persoalan tanah yang tidak diakui keabsahannya oleh Kades Linon Besi I tersebut.

Baca Juga :   Anggota Kelompok Tani Linon Besi I Ancam Portal Jalan

“Saat ini, hanya LBH FPDMI harapan kami, dan semoga mereka dapat membantu kami yang telah dizholimi oleh Kades Linon Besi I”, ungkap Icap seraya menitikkan air mata.

Wakil Ketua DPC FPDMI Gunung Purei, Ahmad Kastalani saat dikonfirmasi tewenews.com terkait hal tersebut membenarkan bahwa pihaknya telah menerima (SPBH) dari para ahli waris tanah ulayat adat keluarga besar Tumenggung Kakah Paye, tertanggal 19 September 2018 dan ditanda tangani oleh 23 orang ahli waris.

“Kami telah menerima SPBH dari para ahli waris, dan SPBH tersebut akan kami serahkan ke Lembaga Bantuan Hukum DPP FPDMI, agar LBH DPP FPDMI segera menindaklanjuti”, ungkap Kastalani, Kamis, (20/09).

Kastalani juga menambahkan, pihaknya telah memeriksa kelengkapan dokumen dan bukti-bukti kepemilikan tanah ulayat adat tersebut, sehingga pihaknya sangat yakin bahwa 23 ahli waris yang menyampaikan SPBH tersebut memiliki hak mutlak atas tanah tersebut.

Baca Juga :   Unik, Lelaki Tua Ini Ingin Gantikan Kades Lampeong II

“Kami akan berkoordinasi dengan unsur Muspika Gunung Purei, serta Kades Linon Besi I terkait masalah tersebut, dan jika Kades masih bersikeras dengan pendiriannya mengklaim tanah tersebut, maka kami akan turunkan laskar jihad FPDMI untuk mengawal para ahli waris”, tegasnya.(Mardedi/tim)