Hubungi Kami

Berita

Kabupaten Belu Mendapatkan Peringkat I se-Provinsi NTT Berdasarkan Penilaian KPK

Published

on

TEWENEWS, Atambua – Pemerintah Kabupaten Belu berhasil mendapatkan Peringkat Pertama berdasarkan penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Kabupaten yang bersih dari Korupsi dan Melaani Masyarakat se-Propinsi NTT. Hal ini diungkapkan Koordinator Supervisi dan Penceggahan (Korsubgah) kedeputian Penceghan KPK Wilayah NTT, Alfi Rachman Waluyo di Ruang Rapat Bupati Belu, pada Senin (26/11/2018).

“KPK memberikan apresiasi kepada Pemkab Belu yang sementara per 25 November 2018 mendapat peringkat I di NTT walau secara nasional masih berada pada posisi 170, tapi kami apresiasi karena menjadi yang pertama di NTT”. Demikian ujar pria yang akrab disapa Alfi saat memberikan pendampingan pelaksanaan perencanan aksi dan validasi aplikasi MCP dari KPK bersama pemda Belu.

Dijelaskan bahwa penilaian tersebut berdasarkan data yang diberikan Pemda Belu pada aplikasi MCP (Monitoring Center for Prevention). MCP merupakan aplikasi yang dibuat oleh KPK dengan tujuan untuk perbaikan sistem birokrasi dalam pemerintahan demi tercipta sistem birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi.

Aplikasi MMCP bisa diakses oleh semua orang di www.korsubgah.kpk.go.id. Masyarakat pun dapat melihat parameter-parameter apa saja yang di nilai di dalam aplikasi itu.

“Kami juga butuh masukan dari masyarakat karena pada akhirnya, birokrasi yang bersih dan melayani semestinya tidak hanya berbicara di atas aplikasi,” jelas Alfi.

Dijelaskan lebih lanjut bahwa berdasarkan skor yang diberikan dalam aplikasi MCP, Kabupaten Belu mendapatkan skor 52 persen. Walau baru mencapai 52 persen saja, namun capaian tersebut telah berada di atas rata-rata nasional yaitu 41 persen. Capaian ini pun menjadi yang tertinggi di Propinsi NTT.

Baca Juga :   Peringati Hari Juang Kartika, TNI AD Komitmen Mengabdi dan Membangun Bersama Rakyat

Alfi menuturkan bahwa apabila sebuah pemerintah daerah telah mencapai skor 100 persen, tidak menjamin akan menjamin untuk tidak adanya kasus korupsi di pemerintah daerah tersebut. Akan tetapi, bila nillanya sudah mencapai 100 persen, maka aling tidak sistem birokrasi dalam pemerintah daerah tersebut sudah lebih baik.

“Pada intinya, harapan kita bersama adalah Pemerintah Belu yang bersih dari korupsi dan melayai masyarakat. Kami melihat, Bupati Belu bersama jajarannya memiliki visi yang sama dengan kami yaitu menjadikan sebuah pemerintahan yang bersih dan melayani marakat. Semoga hal ini benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Belu”, harapnya.

Melihat pencapaian tersebut, Bupati Belu, Willy Lay merasa sangat senang. Menurutnya, hal ini merupakan sebuah prestasi dari semua usaha dan kerja keras seluruh ASN yang ada di Kabupaten Belu.

Terkait dengan indikator yang dibuat oleh KPK, Bupat Belu menuturkan bahwa Pemda Belu dituntut untuk adanya keterbukaan infomasi dan keterbukaan pelayanan bagi masyarakaat Belu.

Untuk diketahui, Korsubgah adalah unit kerja di kedeputian pencegahan KPK yang bertugas mendampingi pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi di pemerintah daerah masing-masing. (Beres/Richi Anyan)

id_IDIndonesian
id_IDIndonesian