Kacau, 250 Hektare Lahan Usaha II Trans Lagan Bersertifikat Malah Dikuasai Perusahaan

oleh -90 views

TEWENEWS, Tamiang Layang – Diduga sebanyak 250 hektare lahan usaha II yang menjadi hak 250 kepala keluarga transmigran Desa Lagan Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur (Bartim) Provinsi Kalimantan Tengah, dikuasai oleh perusahaan perkebunan sawit dan pertambangan batubara.

Hal tersebut disampaikan Kepala Desa (Kades) Lagan Frans Singal “Saya memperkirakan lahan milik warga 70 persen masuk HGU (Hak Guna Usaha) perusahaan perkebunan sawit dan 30 persen masuk IUP (Izin Usaha Pertambangan) perusahaan pertambangan batubara”, ucapnya saat menggelar pertemuan antara warga transmigran dan anggota DPRD Barito Timur dari daerah pemilihan II, Roma Analta, dia balai pertemuan desa setempat, Sabtu (12 Juni 2021).

Baca Juga :   Antisipasi Terjadi Pungli, Polsek Marikit Rutin Lakukan Sosialisasi.

Menurutnya, penempatan warga transmigran sejak awal sudah bermasalah karena pemerintah kabupaten yang saat itu masih Barito Selatan, tidak mengkomunikasikan dengan baik penempatan tersebut serta memperjelas hak-hak lahan warga transmigran.

“Jadi kepemilikan lahan itu hingga saat ini tidak jelas karena pemerintah daerah belum pernah menyerahkan lahan tersebut kepada transmigran” beber Kades.

Frans menduga, akibat pemerintah kabupaten tidak menyerahkan lahan tersebut kepada warga yang memiliki hak maka saat perusahaan perkebunan sawit maupun pertambangan batubara masuk wilayah Desa Lagan, lahan tersebut diperjualbelikan oleh oknum kepada perusahaan.

Baca Juga :   Musim Kemarau Polsek Mendawai Sosialisasi Karhutla

“Tadi anggota DPRD Barito Timur, Rhoma Analta sudah menyampaikan hasil rapat dengar pendapat yang dilakukan DPRD beberapa waktu lalu dengan Pemerintah Kabupaten Barito Timur dan BPN (Badan Pertanahan Negara), BPN berjanji di tahun 2021 ini mereka akan mengadakan lelang kepada pihak ketiga untuk melakukan pengukuran di lapangan sesuai dengan peta yang dimiliki oleh warga transmigran di Desa Lagan,” papar Frans.

Baca Juga :   Operasi Yustisi, Petugas Ingatkan Pengguna Jalan Disiplin Pakai Masker

Dia berharap, nanti saat BPN melakukan pengukuran lahan usaha II dan terbukti lahan tersebut dikuasai oleh perusahaan, pemerintah kabupaten dapat mengambil peran untuk melakukan mediasi antara warga dengan pihak yang menguasai lahan agar warga mendapatkan kembali lahan yang menjadi haknya, atau kompensasi jika lahan tersebut tidak dikembalikan.

“Jadi supaya Sertifikat Hak Milik (SHM) lahan usaha II yang ada di tangan warga saat ini tidak menjadi sia-sia”, pungkas Kades (Ahmad Fahrizali)