Kades Terbukti Korupsi, Penyaluran Dana Desa Bisa Dihentikan

oleh -140 views

TEWENEWS, Muara Teweh – Baru-baru ini, dua kepala desa di Kabupaten Barito Utara (Barut), Kalimantan Tengah, resmi ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi Dana Desa (DD).

Apabila Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205/2019 tentang pengelolaan Dana Desa diterapkan, bisa saja penyaluran DD di dua desa itu dihentikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu).

Pasal 47 disebutkan, Menkeu dapat menghentikan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, saat kepala desa melakukan penyalahgunaan dan ditetapkan tersangka.

“Menkeu bisa saja hentikan penyaluran DD apabila bermasalah, dan kadesnya tersangka”, ungkap Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti.

Penghentian penyaluran Dana Desa ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) yang ditandatangani oleh Dirjen Perimbangan Keuangan atas nama Menkeu.

KMK akan diterbitkan setelah lembaga penegak hukum telah menetapkan status hukum kepala desa yang bersangkutan sebagai tersangka.

Jika status tersangka ditetapkan setelah Dana Desa tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran pun akan mulai dilaksanakan Tahap I penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

“Kemenkeu memperbarui aturan mengenai pengelolaan Dana Desa termasuk sanksi penghentian penyaluran bagi desa yang melakukan penyalahgunaan. Menkeu dapat menyalurkan kembali Dana Desa dengan beberapa syarat”, jelasnya.

Pertama, Menkeu harus terlebih dahulu menerima pencabutan dan atau pemulihan status hukum tersangka atas kepala desa yang bersangkutan. Kedua, adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas kepala desa yang melakukan penyalahgunaan anggaran.

“Untuk itu, Menkeu akan menyampaikan surat permohonan penjelasan kepada pimpinan lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan agar dapat memperoleh penetapan pencabutan status hukum tersangka, sebelum akhirnya menyalurkan kembali Dana Desa”, tegas Astera.

Namun sejauh ini, alokasi Dana Desa di dua desa bermasalah di Barut, masih lancar disalurkan. Dua desa dengan status kepala desa sebagai tersangka itu yakni Sampirang-1 Kecamatan Teweh Timur, dan Trinsing Kecamatan Teweh Selatan.

Bahkan tersangka Kepala Desa (Kades) Sampirang-1, Mus Muliadi, kini status resmi ditetapkan sebagai buronan Kejaksaan Negeri Muara Teweh. Dia melarikan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka. Kerugian negara mencapai Rp.600 juta.

Adapun HM, Kades Desa Trinsing, Kecamatan Teweh Selatan, ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi ADD dan DD tahun 2018 oleh Sat-Tipikor Polres Barito Utara, pada 18 Pebruari 2020 lalu.

Penetapan tersangka berdasarkan laporan polisi Nomor : LP/109/VIII/Res.3.3/2019/Polres Barut/Polda kalteng tanggal 29 Agustus 2019 Tindak Pidana korupsi.

Sebenarnya penyidik kepolisian dan kejaksaan juga merekomendasikan pemeriksaan khusus (rikaus) kepada inspektorat terhadap empat kades diduga bermasalah.

Yakni Kepala Desa Hurung Enep, Kepala Desa Muara Inu, Kepala Desa Jangkang Baru dan Kepala Desa Sabuh. Namun sejauh ini, hasil riksus belum secara resmi dipublimasikan Inspektorat Barut. (Tim)