Kegiatan Diduga Piktif, Korupsi Dana Desa Trinsing Rp391,5 Juta

TEWENEWS, Muara Teweh – Polres Kabupaten Barito Utara (Barut), Kalteng, meintensifkan pengusutan dugaan korupsi kegiatan piktif proyek Anggaran Dana Desa dan Dana Desa (ADD/DD) Trinsing, Kecamatan Teweh Baru. Hasil audit Inspektorat, kerugian negara ditaksir mencapai Rp.391.521.505.

Kasus ini menyita perhatian publik, sebab bakal melibatkan oknum kades aktif, yang notabene sebagai pelaksana sekaligus penanggungjawab kegiatan proyek di Desa Trinsing. Dalam hal itu, kinerja penyidik Sat-Tipikor dapat apresiasi, kasus diusut tuntas.

“Kita terus pantau kasus ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik kepolisian, modusnya oknum kades kerjakan sendiri kegiatan. Tidak banyak warga tahu bahwa kegiatan piktif, dana masuk “kantor” pribadi pengelola anggaran,” ungkap Suriansyah, pemerhati pemerintahan desa di Muara Teweh, Jumat (31/1/2020).

Seperti diketahui, penanganan kasus ini diungkap ke publik 30 Agustus 2019 lalu oleh (Kapolres Barut saat itu,red) AKBP Dostan Matheus Siregar Sik. Hasil penyelidikan, Desa Trinsing di 2018 memperoleh anggaran dari pemerintah sebesar Rp.1.708.735.200

Sumber dana itu meliputi alokasi ADD  sebesar Rp.676.428.000 dan DD sebesar Rp.846.561.000. Selanjutnya ada juga ADD tambahan senilai Rp.150.584.200 serta dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah Rp.35.162.000.

Celakanya, dana dicairkan dan kegiatan dibuatkan rencana penggunaan-nya serta telah dibuatkan laporan pertanggungjawaban (LPj) keuangan secara realisasi 100 persen. Padahal kegiatan piktif.

Baca Juga :   Tipikor Polres Barut, Tetapkan Tersangka Kades Trinsing

Setelah penyidik melakukan pengecekan antara dokumen LPj dengan realisasi, ditemukan ketidak sesuaian. Bahkan Kaur Keuangan atau Bendahara Desa Trinsing, mengakui kepada penyidik, bila dana dikelola sendiri oleh kades.

Sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Hasil audit Inspektorat Barut ditemukan kerugian negara kurang lebih Rp 391.521.505. Barang bukti telah diamankan Polres Barut. Berupa dokumen pencairan ADD, DD, dan ADD tambahan.

Slip penarikan dana ADD, ADD tambahan dan BHPRD di Bank Kalteng, slip penarikan DD di Bank BRI, laporan pertanggungjawaban tahun 2018, dan buku KAS bendahara Desa Trinsing. Info terakhir, kasus ini sudah dinaikan ketahap Sidik.

Adapun pasal disangkakan yakni Pasal 2 ayat I Jo Pasal 3 UU RI No 20 tahun 2001, tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam hal itu, ancaman Hukuman kurungan minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak Rp 1 Miliar.(Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: