Kejaksaan Buru Kades Tersangka Korupsi Dana Desa, Akan Dilakukan Upaya Paksa

oleh -36 views

TEWENEWS, Muara Teweh – Mantan Kepala Desa (Kades) Sampirang-1, Kecamatan Teweh Timur, Musmuliadi, kini resmi menjadi buronan Kejaksaan Negeri (Kejari) Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara (Barut), Kalteng.

Musmuliadi melarikan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka, kasus dugaan korupsi proyek pembukaan jalan desa. Kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan Rp 620 juta, dari pagu anggaran Rp 762 juta.

Namun nanti dulu, Kejari Muara Teweh, tentu saja tidak tinggal diam, menghadapi buruan mereka yang kini masih bebas menghirup udara segar di luar penjara. Mantan kades itu terus diburu hingga terendus tempat persembunyianya.

Baca Juga :   Melalui Radio, Satlantas Polres Bartim Lakukan Sosialisasi Operasi Patuh Telabang 2020

Untuk itu, diharapkan agar tersangka menyerahkan diri, sebelum nanti dilakukan upaya paksa setelah pihak kejaksaan menemukan tempat persembunyianya. Kejaksaan sudah memgantongi informasi valid terkait keberadaanya.

“Terkait satu tersangka korupsi melarikan diri, tentu saja kejaksaan secepatnya mengambil sikap. Kita telah minta info, berbagai pihak termasuk keterangan resmi dari RT di Sampirang-1, mengenai keberadaan tersangkai,” tegas Kasi Pidana Kusus Kejari Muara Teweh, Indra Saragih, Selasa (21/1/2020).

Baca Juga :   Infrastruktur Masih Jadi Program Prioritas Pemkab Murung Raya

Mantan Kades Sampirang -1,  Musmuliadi, tersangka dugaan korupsi Dana Desa, ditetapkan buron setelah mangkir dari panggilan kejaksaan. Tiga kali dipanggil dia tidak datang, padahal saat berstatus saksi dirinya korporatif.

“Estimasi kerugian negara Rp 620 juta, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan ( LHP ) September 2019. Dari pagu proyek Rp 762 juta, hanya kurang lebih Rp100 yang riil dikerjakan. Sprindik dikeluarkan Januari 2019,” jelas Indra.

Sedangkan aitem lain pekerjaan proyek tidak direalisasikan. Di antaranya  pembelian batu senilai Rp 400 juta, pengadaan material Sirtu Rp 150 juta, dan mobilisasi bahan material sebesar Rp 140 juta.

Baca Juga :   PT.MPGM Diduga Lakukan Aktivitas Tambang galian C Ilegal

Dalam kasus ini kejakkaan menerapkan pasal 2 dan 3 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), dan pasal 55 KUHP. Sejauh ini Kejaksaan terus mengembangkan pengusutan kasus. Sehingga terbuka kemungkinan ada tersangka lain, selain mantan kades.

Bahkan tidak hanya piktif dan terjadi mark-up harga satuan kegiatan pekerjaan, dalam pengembangan pengusutan kasus, terungkap pula dugaan pemalsuan tandatangan pemilik alat berat. (Tim)