Kejari Belu Mengaku Kekurangan Anggaran dan Personil, Dugaan Korupsi di Malaka Terbangkalai

oleh -118 views
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Belu, Rivo Medelu, S.H

TEWENEWS, Atambua – Kekurangan anggaran dan minimnya jumlah anggota di Kejaksaan Negeri Atambua dinilai bisa memelihara potensi korupsi dalam lembaga penegak hukum wilayah Kabupaten Belu dan Malaka. Apa pasalnya?

Dengan kurangnya anggaran di kejaksaan seperti saat ini menimbulkan sejumlah potensi masalah seperti kualitas penegakan hukum tidak maksimal, penanganan perkara di wilayah kabupaten Malaka dinilai bisa terbengkalai.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Belu, Rivo Medelu, S.H, saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Senin (3/12/2018), mengaku, hingga saat ini pihaknya mengalami kekurangan anggaran pada umumnya, sebab anggaran yang diberikan untuk tahun 2018 itu terbatas, dan dikatakan hanya untuk penanganan satu atau dua kasus.

Lokasi proyek Puskesmas Fahiluka, pembangunan satu unit rumah singgah Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka tahun 2017, hingga kini penanganannya belum tuntas.

“Saat ini pihak kami mengalami kekurangan anggaran, bahkan ada beberapa kasus dugaan korupsi dana desa belum bisa kami melakukan penyelidikan dikarenakan kekurangan anggaran sedangkan anggota kami pun terbatas. Sedangkan kami diminta berbagi anggota untuk bertugas mengawal Pilpres dan Pileg 2019, serta ada anggota kami yang mendampingi sidang kasus-kasus korupsi yang telah di sidang di Kejaksaan Tinggi,”ujarnya.

Dia Menjelaskan Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Belu, telah usai melakukan penyelidikan dua kasus dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Malaka. Kedua kasus itu yakni kasus proyek pembangunan satu unit rumah singgah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka tahun 2017 dan kasus pengadaan benih kacang hijau tahun anggaran 2017 pada Dinas Pertanian Malaka. Kami masih menunggu arahan dari Kejaksaan Tinggi Kupang, sebab kasus korupsi akan disidangkan di kupang ketika semua tahapan telah selesai.

Baca Juga :   Menyapa Masyarakat Silawan di Kabupaten Belu, Simon Nahak Cerita Kisah Hidupnya

Menurut Rivo, sejumlah pihak terkait dalam dua kasus ini sudah dimintai keterangan oleh penyidik seperti PPK dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

“Pagu dana pembangunan rumah singgah pada Dinas Kesehatan Malaka senilai Rp 440 juta. Jaksa sudah selesai menyelidiki jumlah kerugiannya dan berhasil mengembalikan kerugian negara ratusan juta. Begitu juga dengan kasus dugaan korupsi pengadaan benih kacang hijau di Dinas Pertanian Malaka sedang didalami oleh penyidik. Pagu anggaran proyek ini sebesar Rp 617 juta lebih, Kerugian sudah dikembalikan ke kas negara,”jelasnya.

Meski demikian, lanjut Rivo, Pasal 4 UU Pemberantasan Tindakan pidana korupsi, Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Sementara itu Herman Seran, Ketika diminta komentar terkait dugaan korupsi yang dimaksud, dia menjelaskan mengembalikan kerugian negara tidak serta merta menghapus unsur pidananya. Kalau kalau soal ketiadaan dana, seharusnya dianggarkan.

“Rakyat membayar berbagai macam pajak dan juga sumber pendapatan negara lainnya dipungut untuk membiayai operasional aparat negara termasuk penegak hukum. Mereka bisa anggarkan agar 2019 tidak lagi alasan yang seperti itu, sedangkan kasus lainya harus dituntaskan,”paparnya.

Baca Juga :   Kampanyekan Pakai Masker, Sat Lantas Polres Kotim Bagikan Masker kepada Pedagang

Dia menambahkan sampai langit runtuhpun hukum harus ditegakkan, bukan dengan alasasn ketiadaan anggaran lalu menghentikan kasus korupsi? Kalau tidak mampu sebaiknya serahkan kepada KPK. Kalau pernyataannya macam itu maka kita sebagai orang Malaka desak untuk kasus-kasus tersebut diserahkan kepada KPK.

“Ketiadaan anggaran harusnya tak menjadi alasan penghentian kasus pidana, apalagi pidana korupsi,”ungkapnya.

Wilfridus Son Lau, S.H., M.H. yang juga dimintai komentarnya menegaskan bahwa alasan yang dikemukan oleh Kajari Belu sangat tidak tepat dan tidak berdasar. Korupsi itu Extra Ordinary Crime dan Penanganannya pun harus dengan cara yang luar biasa, artinya Penaganan kasus korupsi itu berbeda dengan kejahatan Konvensional. Maka tidak pantas Kajari Belu omong seperti itu.

“Kekurangan anggaran dan anggota bukan menjadi alasan untuk tidak menuntaskan beberapa Kejahatan luar biasa (korupsi) di Kabupaten Malaka. Jangan lah sebagai Penegak Hukum beralasan seperti itu, kalau tidak mampu ya mundur saja dari Kajari Belu. Kalau tidak mau mundur ya serahkan saja kasus-kasus korupsi di Malaka itu kepada KPK. Alasan Kajari sangat tidak berdasar dan mengada-ada,” tegas Wilfrid.

Baca Juga :   Layaknya di Eropa, Pesona Padang Rumput Fulan Fehan juga ada di Pulau Timor

Selanjutnya, Putra Lakekun yang juga Praktisi hukum ini menambahkan bahwa Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

“Hemat saya, pengembalian kerugian negara memudahkan Penegak hukum untuk memidanakan pelakunya. Dia kembalikan uang negara berarti perbuatannya memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengembalian uang itu hanya untuk mengurangi pidana, tetapi bukan mengurangi sifat melawan hukum. Jangan kita salah memahami bahwa pengembalian uang negara itu sudah pasti tidak dipidana,”tandasnya.

Proses hukumnya harus tetap berjalan karena tindak pidana telah terjadi (voltoid) maka Kejaksaan tidak boleh beralasan untuk tidak menuntaskan korupsi yang saat ini ditangani. Malahan, Kejaksaan Negeri Belu sudah bisa melanjutkan ke tahap Penyidikan.Kita berharap semoga Kejaksaan Negeri Belu secepatnya menuntaskan kasus-kasus korupsi yang ada di Malaka.

“Saya mengajak seluruh masyarakat Malaka agar mendukung dan mengawal penanganan tindak pidana korupsi yang saat ini ditangani Kejaksaan Negeri Belu agar tidak ada neko-neko antara terduga dan pihak penegak hukum. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya,”pungkasnya.(Beres)