Keluhkan Pelayanan RSUD Kepada Penguna Kartu BPJS, Pemkab Bartim Rapat Kordinasi

oleh -39 views

TEWENEWS, Tamiang Layang – Pemerintah Kabupaten Barito Timur melakukan rapat koordinasi peserta jaminan kesehatan Nasional (JKN- KIS) tahun 2019 di Aula Rapat Bupati Bartim, Selasa, (8/1/19).

Rapat tersebut terkait adanya keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan di RSUD ataupun Puskesmas yang kurang maksimal dengan menggunakan Kartu JKN-KIS atau BPJS.

Rapat yang di pimpim oleh Wakil Bupati Bartim Habib Said Abdul Saleh didampingi Sekda Bartim Ir Eskop MAP dan Asisten I Rusdianor tersebut turut dihadiri oleh Kepala BPJS Cabang Muara Teweh, Direktur RSUD Tamiang Layang dan sebagian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan beberapa tamu undangan lainya.

Rapat tersebut pemerintah daerah akan melakukan ekonsiliasi peserta jaminan kesehatan Nasional (JKN-KIS) bagi masyarakat yang didaftarkan oleh pemerintah tahun 2019 maka, akan dilakukan veripikasi data kepersertaan jaminan kesehatan nasional untuk tahun 2019.

Sekda Bartim Ir.Eskop MAP menyampaikan, untuk tahun 2018 Peserta JKN-KIS sebanyak 56.299 sudah lunas di bayar, tapi kenapa Peserta JKN-KIS di off terhitung sejak (01/01/2019) dan apa bila ada klaim atau perubahan data segera di laporkan di ketahui bersama oleh pihak BPJS dengan Pemkab Bartim.

Eskop menegaskan untuk semua yang terkait agar lebih cepat menyusun daftar Peserta JKN-KIS sebanyak 56.299 dengan bantuan Pihak BPJS target selesai (09/01/2019), segera di siapkan SK Bupati Bartim Kepesertaan JKN-KIS untuk tahun 2019, dan jika Usul klaim JKN-KIS di tolak pihak BPJS, agar segera di sampaikan secara resmi.

“Saya minta agar klaim bulanan berjalan harus di lakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, Rumah Sakit atau Puskesmas harus punya SOP standart pelayanan JKN-KIS atau BPJS, serta layanan dan tugas administrasi maupun layanan Publik tidak boleh di tumpuk, tapi harus di lakukan dengan cepat dan tepat waktu, begitu juga Etika dalam melayani masyarakat perlu di perhatikan dengan baik, dan sejak hari ini pelayanan harus ditingkatkan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Pimpinan BPJS Cabang Muara Teweh Iwan mengatakan, sejak bulan juli 2018, kami pernah mengajukan surat mohon Verifikasi data kepada Dinas Sosial, namun sampai saat ini belum di dapat data tersebut.

“Sejak hari ini kami meminta data 56.299  Peserta JKN-KIS paling lambat tanggal (25/01/2019) untuk dapat di konsultasikan ke Pusat, apakah Peserta yang di off sejak 01 Januari 2019 sejak hari ini sudah bisa di klaim mulai 01 Januari 2019 tidak di tanggal 01 Pebruari 2019, dan setelah mendapatkan hasil keputusan akan segera di informasikan ke pihak Pemkab Bartim,” timpalnya.

Dari hasil diskusi melalui rapat itu, Hasilnya masih menunggu data selesai dari target jadwal yang sudah di tentukan. Pembuatan berita acara dan di sepakati bersama, serta dipastikan dari Peserta JKN-KIS atau pengguna BPJS sejak hari ini dapat di terapkan kembali.(Tim).