Hubungi Kami

NASIONAL

Kesenjangan Ekonomi dan Infrastruktur di Barito Utara, Tanggung Jawab Siapa??

Published

on

TEWENEWS, Jakarta – Masih teringat dan tercatat jelas teriakan masyarakat Kecamatan Gunung Purei tahun lalu, masyarakat meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara membebaskan Gunung Purei dari krisis listrik yang terjadi sejak Indoseia merdeka di kecamatan paling timur tersebut. Bagaimana tidak, ibu kota Kecamatan seyogyanya terang benderang, bukan gelap gulita laksana daerah tak bertuan.

Puncaknya, media massa yang gencar mengawal aspirasi dipersekusi di “Istana Raja”, dan di diskriminasi politik secara fakta, bahkan kuli tinta menjadi sasaran kriminalisasi karena mengusung realita. Semuanya dapat dikatakan sebagai fakta kesenjangan ekonomi dan infrastruktur.

Berdasarkan hasil survey independent, kesenjangan ekonomi dan pembangunan infrastruktur pedesaan di Kabupaten Barito Utara (Batara) dalam kurun 6 tahun terakhir tidak banyak berubah. Data statistik menunjukan bahwa 52,9 persen masyarakat bumi “Iya Mulik Bengkang Turan” masih berada dibawah garis kemiskinan. Disamping itu, 78,4 persen pembangunan infrastruktur hanya menjamah political domain (daerah kekuasaan politik).

Diakui atau tidak, realita bicara fakta, pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan 77 persen berasal dari APBN yang dialokasikan melalui Dana Desa (DD), sementara sisanya dari APBD dengan realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) untuk menunjang kinerja aparutur pemerintahan skala desa.

Kekhawatiran efek kesenjangan ekonomi ini cukup beralasan, mengingat hal ini dapat memicu kerawanan sosial, meningkatnya angka kriminalitas, dan kemiskinan menjadi sebuah kondisi tanpa solusi. Disisi lain, kesenjangan infrastruktur juga akan memicu disintegrasi daerah akibat ketidakpuasan masyarakat pedesaan terhadap pemerintah daerah.

Baca Juga :   Tersenggol Mobil, Pengendara Motor Tewas

Disisi lain, Data statistik dan hasil survey independent adalah peta dimana Pemerintah Daerah dapat melihat peluang-peluang untuk perbaikan dimasa yang akan datang, bahkan jika para legislator di DPRD lebih jeli dalam membenahi metode dan konsep pembangunan, data tersebut dapat menjadi obyek teori dalam membangun Barito Utara.

Hal penting lain yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah adalah tren deindustrialisasi yang tercermin pada menurunnya kontribusi industri pengolahan terhadap pendapatan daerah. Sejak tahun 2014, industri pengolahan berperan sebesar 27.8 persen dalam PD, lalu turun menjadi 26.4 persen pada 2016 dan 24.8 persen pada 2018, tentu saja hal ini dapat dicegah dan dapat ditingkatkan lagi, mengingat peluang untuk memproduksi dan mengolah sumber daya alam di Barito Utara menjadi barang yang mempunyai nilai ekonomis tinggi sangatlah besar.

Kesimpulannya, Barito Utara masih perlu a new perspective for independence from the deterioration of development, dan dalam realisasinya, apakah Pemerintah Daerah harus “ditampar” dengan unjuk rasa agar bangun dari mimpi indah dalam “tidur politik”, atau rakyat Barito Utara perlu menyatakan “terjajah dalam kemerdekaan” untuk mendiskripsikan realita, semuanya kembali kepada hati nurani dan akal yang sehat dari para kerah putih, baik ranah legislatif, maupun jajaran eksekutif. (Taufik Rahman)

id_IDIndonesian
id_IDIndonesian