Ketua LSM FPR Minta MUI Sikapi Keberadaan Bingo di Kuala Kapuas

TEWENEWS, Kuala Kapuas – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Pemuda Reformasi (LSM FPR) Kabupaten Kapuas Maseran Mahmud meminta agar tempat permainan Bingo di Kapuas Hilir ditutup. Karena dinilai lebih berdampak negatif daripada segi positifnya.

“ Mengingat banyaknya mendatangkan mudarat ketimbang kebaikan bagi masyarakat,” ujar Maseran Mahmud pada tewenews.com baru baru ini.

Menurutnya hal itu juga dilihat dari izin yang dikantongi hanya Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Padahal diduga praktiknya tak seperti itu, tetapi disinyalir ada unsur judi.

Walaupun diakui telah mendapat persetujuan warga dan pihak kepolisian,menurut Maseran Mahmud hal itu juga berdampak secara luas untuk Kabupaten Kapuas, tidak hanya lingkungan tempat bingo atau di wilayah Kecanatan Kapuas Hilir saja.

” Persoalannya hanya warga sekitar setuju, bagaimana dengan warga Kabupaten Kapuas lainnya. Apalagi jika dinilai dari pajak seperti disampaikan Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kapuas. Ternyata, dua tempat bingo tersebut lalai menunaikan kewajibannya membayar pajak hiburan,” jelasnya sembari menambahkan bahwa kalau seperti itu faktanya, berarti daerah dirugikan.

Untuk itu Dia berharap agar Pemerintah Kabupaten Kapuas tegas menyikapi bingo ini. “Perlu ditinjau ulang perizinannya atau bahkan tempat itu ditutup saja.” Tandas Maseran.

Baca Juga :   Pesta Arak Ciu di Pelabuhan Kapuas, Sugianto Alias Ucil Dikeroyok Hingga Tewas 

Tak lupa Maseran Mahmud meminta kepada Majelis Ulama Indonesia(MUI) Kabupaten Kapuas untuk menyikapi masalah ini dengan merekomendasikan agar segera mencabut ijin dan menutup permainan bingo di Kapuas seberang tersebut.

” Pandangan secara agama hal itu adalah berbau judi, sedangkan judi itu dilarang dalam agama,” jelas Maseran Mahmud.

Maseran juga berharap agar pihak kepolisian segera untuk mencermati dan menindak lanjuti aspirasi yang berkembang saat ini. Polisi punya kewenangan untuk menutup tempat permainan tersebut jika ada hal yang tidak sesuai perijinan.

” Jangan ada kesan pembiaran dari pihak aparat kepolisian, apalagi tempat permainan bingo tersebut tidak jauh dari kantor polsek,” tegas Maseran.

Sementara itu berdasarkan data petugas BPPRD Kabupaten Kapuas, diketahui sejak beroperasi Maret 2019 lalu, dua arena permainan ketangkasan Bingo di Kapuas Hilir itu hanya sekali membayar pàjak hiburan. Bahka salah satunya sejak beroperasi tidak pernah bayar pajak.(TIM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: