Kuasa Hukum PPDI Sayangkan Saat Mediasi Pemkab Bartim Berikan Kuasa Pada Pengacara Negara

oleh -170 views

TEWENEWS, Tamiang Layang – Mediasi lanjutan pada perkara perdata nomor 11/Pdt.G/2020/PN.Tml, Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Barito Timur provinsi Kalimantan Tengah (Penggugat) VS Pemerintah Daerah Bartim (Tergugat) dalam lanjutan mediasi pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang akhirnya Deadlock atau menemui jalan buntu.

Usai mengikuti mediasi Wakil Ketua PPDI Bartim Dakek L Hidan mengatakan “Dari mediasi tadi bahwa kami menolak, karena tidak sesuai dengan 4 poin yang telah kami ajukan, dan tidak mungkin kami jadi Pelaksana Tugas (Plt), sedangkan sudah ada yang definitif, bukankah aturan itu rancu, artinya tidak ada yang memuat aturan demikian”, ucapnya Senin (18/5/2020).

Meskipun demikian kami juga tetap menghormati keputusan Pemda Bartim, silahkan mereka menyampaikan bukti – bukti, namun kami tetap menolak, dan mediasi selanjutnya dijadwalkan lagi pada tanggal 1 Juni 2020.

Ditambahkan Dakek semoga nantinya berjalan dengan lancar, kalau tidak ada titik temu kami akan lanjutkan ke ranah pengadilan dan intinya kami berjumlah 72 orang menolak apa yang telah ditawarkan Pemda Bartim baik melalui Kuasa Hukum dan Kabag Hukum Pemda Bartim, tegasnya.

Padamediasi sebelumnya PPD BartimI mengajukan empat poin kepada Pemkab Bartim yaitu, pertama kami berjumlah 72 orang ini dikembalikan ke posisi semula.

Kedua yang lulus Perangkat Desa (Prades) kemarin ada 217 orang, berarti masih ada sisa 264 orang yang tersisa, jadi kami berjumlah 72 orang ini agar bisa diperhitungkan untuk dikembalikan untuk mengisi ke posisi semula.

Ketiga 192 posisi Perdes yang tersisa silahkan pemda mengadakan test untuk tahun yang akan datang, kemudian bagi yang lulus pemda yang mengatur ulang masalah penempatannya bagi yang lulus prades.

Dan yang keempat, agar Bupati selaku kepala daerah membuat surat keputusan agar kami berjumlah 72 orang ini didalam Surat Keputusan (SK) dengan tembusan DPRD, DPMD, Camat dan Kades se Bartim.

PPDI Bartim menggandeng Lembaga Bantuan Hukum (LBH) perkumpulan Penegak Hukum Rakyat Indonesia (PHRI) berdasarkan alat bukti yang diserahkan dengan surat kuasa nomor : 007/SK/ADV.PHRI/II/2020 secara eCourt atau Layanan Pendaftaran Perkara Online di PN Tamiang Layang.

Sementara itu Denny Deprido, SH selaku kuasa hukum dari PPDI Bartim menyampaikan “Kami menyayangkan Bupati memberikan kuasa kepada pengacara negara, karena masih dalam tahap mediasi, tentunya pengacara negara tidak bisa ambil keputusan dan harus berkoordinasi dengan Bupati”, ungkapnya.

Kita berharap ada jawaban terhadap tuntutan PPDI yang 4 poin itu pada mediasi ini, ternyata bupati melalui pengacara negara menyampaikan resume yang tidak memenuhi daripada tuntutan PPDI tersebut, sehingga mediasi ditunda sampai dengan tanggal 1 Juni Tahun 2020, tutup Denny.

Pada resume mediasi atas perkara perdata dari Tergugat yang disampaikan sebagai jawaban dan tanggapan untuk dan atas Inti Mediasi dari Penggugat, selanjutnya Bupati Bartim yang dalam kedudukannya sebagai Tergugat dijelaskan 3 poin dalam resumenya.

Pertama bahwa Bupati Bartim maupun Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur, sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan mekanisme yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan tidak dapat mengangkat Perangkat Desa secara sepihak tanpa melalui proses penyaringan, sebagaimana diamanatkan dan digariskan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan penjabaran secara khusus Pengangkatan Perangkat Desa diatur secara lebih terperinci dan tegas dalam Pasal 2 s.d Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo Pasal 2 s.d Pasal 20 Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Perangkat Desa, sebagai penjabaran aturan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018;

Kedua, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang telah diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan diatur secara lebih terperinci melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo Peraturan Daerah Kabupaten BaritoTimur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa serta Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Perangkat Desa, tidak terdapat amanat ketentuan aturan sebagai dasar hukum untuk merubah status Perangkat Desa yang asal mulanya Definitif menjadi Pelaksana Tugas (Plt);

Dan ketiga, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur tidak dapat mengatur ulanghasil kelulusan Perangkat Desa berdasarkan Sistem CAT (Computer Assisted Test). Dikarenakan hasil kelulusan seleksi Perangkat Desa yang telah dilaksanakan dengan menggunakan Sistem CAT (Computer Assisted Test) sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 16 yaitu ” Bahwa Pelaksanaan Ujian Penjaringan Perangkat Desa dapat dilaksanakan secacara tertulis atau berbasis komputerisasi (Computer Assisted Test) yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Barito Timur. Selanjutnya untuk menjadi Perangkat Desa harus memenuhi persyaratan umum dan khusus yakni salah satunya lulus ujian penyaringan dengan sistem CAT sebagaimana diamanatkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sesuai ketentuan hukum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (1) yang menggariskan setiap Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (Ahmad Fahrizali).