Kurang Pengawasan di Bandsaw CV.Syukur Abadi Berkah Km 47 Desa Sei Rahayu II

oleh -205 views
Foto: Istimewa

TEWENEWS, Muara Teweh – Modus para pembalak biasanya bekerja sama dengan para pihak mulai dari kelompok tani sampai pemilik usaha pengolahan kayu untuk memenuhi surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH). Kayu dan sistem informasi perizinan usaha hasil hutan (SIPUH) daring. Diduga satu dokumen bisa digunakan untuk beberapa kali pengangkutan.

Lemahnya pengawasan di lapangan memudahkan kayu lolos sampai di tempat tujuan. Sekarang hampir tidak ada lagi petugas kehutanan di pos-pos jaga. Akibatnya, pembalak jadi lebih leluasa.

Pantauan wartawan di Bandsaw CV.Syukur Abadi Berkah (CV.SAB), banyak tumpukan kayu Log berbagai ukuran dan jenis kayu sebagian tidak ada tempelan Barkode dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Sebagian dari kayu ada dipasanggi barkode berwarna kuning yang bertulis Kelompok Tani Usaha Jaya.

Bandsaw pengolah kayu yang dimiliki oleh VC.SAB yang berlokasi di KM. 47, Desa Sei Rahayu 2 Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Kalimantan Tengah,  menjadi buah bibir di masyarakat, sebab warga sering melihat beberapa truk pengangkut kayu plat keluar dari jalan blok yang dibangun sebagai akses keluar masuk ke Bandsaw.

Baca Juga :   Pemeliharaan dan Penguatan Jalan dari Lemo menuju Palangkaraya Terus Dilakukan DPUPR Barut

Pimred Media www.suaraborneo.co.id,  Tewehnews.com, Lintasborneo.com, dan Kabiro Media KPK Nusantara sengaja melakukan peliputan kelokasi bandsaw CV.SAB, Senin (18/10/21)

Dipintu masuk bandsaw CV.SAB, ada terpampang plang merek CV.SAB dan didalam lokasi pengolahan kayu industri primer hasil hutan kayu tersebut terlihat potongan potongan kayu log besar yang mana beberapa potongan kayu log tersebut telah dipasangi Barkode warna kuning.

Di warung yang ada di lokasi Bandsaw tim menyempatkan melepas lelah dan dahaga sembari berbincang dengan 3 wanita yang kebetulan berada diwarung.

Sambil santai melepas lelah, kru bertanya kepada ketiga wanita tersebut siapa pemilik bandsaw. Kompak mereka menjawab tidak tahu.

Kemudian ada satu orang laki laki yang mengaku sebagai staf diberi tugas  mengurus karyawan CV.SAB.

Kepada tim, staf tersebut mengaku tidak memiliki nomor bosnya. Staf itu hanya mengatakan bahwa jumlah karyawan yang bekerja di bandsaw CV.SAB berjumlah 70 orang. Satu orang berasal dari warga setempat.

Baca Juga :   Tersenggol Mobil, Pengendara Motor Tewas

Terkait hal hal lain diluar urusan jumlah karyawan, staf tersebut mengaku tidak tahu.

“Ada Humas pak, namanya H. A. Ini nomor HP nya pak, silahkan ditanya ke beliau” kata staf CV.SAB kepada tim media.

Setelah berbincang singkat dengan warga yang kebetulan ada di warung tersebut, tim media berkeliling lokasi pabrik bandsaw.

Dekat mesin bandsaw, ada puluhan pekerja sedang melakukan  pengolahan kayu tanpa memakai alat pelindung diri (savety).

Di sisi mesin bansaw, ada sungai. Tim media melihat ada salah satu karyawan yang sedang menyiram air untuk mematikan api yang membakar limbah bandsaw.

Itu Kenapa bang? Tanya tim.

“Memadamkan api bang, takut membesar” jawabnya sambil menyiramkan air ke titik api.

Tim media melihat bahwa kayu limbah bandsaw ternyata dibuang begitu saja ke sungai yang berada dekat dengan mesin bandsaw.

Tumpukan limbah kayu bandsaw banyak berada berserakan di sungai. Sebagian ada yang sudah dibakar.

Menyisir aliran sungai, ternyata dekat sisi warung tampak sungai terlihat kering dan kotor.

Baca Juga :   Areal Tebangan Kayu Bansaw UD.Sumber Alam, Ternyata Diatas Lahan Bersengketa?

Apa nama sungai tersebut? Satupun karyawan dan warga yang berada di lokasi tidak tahu.

Sepulang dari lokasi CV.SAB, tim media mencoba konfirmasi terkait banyak hal kepada H.A yang disebut sebagai Humas CV.SAB.

Tentu yang akan dipertanyakan oleh tim media diantaranya dokumen legalitas CV.SAB, dokumen kayu, perjanjian kontra kerja dengan karyawan, Jamsostek karyawan, AMDAL.

Amdal diperlukan dalam proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan  Karena itu, tujuan dan sasaran Amdal adalah untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan dapat berjalan secara berkesinambungan tanpa merusak lingkungan hidup

Semua jenis badan usaha – baik perseorangan atau badan usaha, baik yang tidak berbadan hukum (seperti CV/Firma) atau yang berbadan hukum (seperti PT atau Koperasi) – wajib memiliki Izin Lingkungan jika kegiatan usahanya tergolong yang wajib menyusun dokumen lingkungan hidup UKL-UPL atau AMDAL

Izin lingkungan juga tidak hilang karena menjadi prasyaratan izin bisnis serta pelanggarannya bisa diawasi.(Tim)