Kota Makassar dorong penggunaan pembayaran nirkontak di transportasi umum

En bref

• Makassar memperluas ekosistem transaksi digital lewat pembayaran nirkontak untuk transportasi umum, pasar, terminal, hingga PDAM.
• Model utama yang dipakai adalah QRIS dan turunan teknologi nirkontak seperti “tap” berbasis NFC untuk transaksi cepat.
• Kebijakan diarahkan pada digitalisasi yang memperkuat transparansi, mengurangi kebocoran, dan memperbaiki layanan publik.
• Perubahan terasa di lapangan: antrean lebih pendek, harga lebih presisi tanpa pembulatan, serta kemudahan pembayaran bagi warga dan wisatawan.
• UMKM dan operator transportasi diuntungkan lewat pencatatan otomatis yang memudahkan rekonsiliasi dan audit.
• Langkah ini diletakkan sebagai fondasi menuju kota pintar dengan fokus pada efisiensi transportasi dan layanan harian.

Makassar sedang menata ulang cara warganya membayar layanan sehari-hari—bukan sekadar tren cashless, melainkan perubahan operasional yang menyentuh titik paling padat interaksi publik: terminal, pasar, dan jaringan layanan kota. Dari panggung peluncuran sistem transaksi digital di Pasar Pusat Niaga Daya hingga gaung Festival QRIS Tap yang digelar bersama Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, pesan yang dibawa Pemkot jelas: pembayaran tunai harus makin dipersempit agar layanan lebih rapi, transparan, dan mudah diawasi. Wali Kota Munafri Arifuddin menempatkan QRIS sebagai tulang punggung, karena formatnya seragam, mudah dipakai pedagang kecil, dan praktis untuk warga yang ingin membayar karcis, belanja kebutuhan dapur, atau tagihan air tanpa menyiapkan uang pas.

Dalam praktiknya, dorongan pembayaran nirkontak di transportasi umum tidak berdiri sendiri. Ia terkait dengan agenda lebih besar: memastikan retribusi tercatat real-time, mengurangi “ruang gelap” permainan angka, serta mempercepat arus penumpang di simpul mobilitas. Makassar, yang punya ritme kota pelabuhan dan pusat perdagangan kawasan timur, membutuhkan inovasi transportasi yang bukan hanya soal armada, tetapi juga pengalaman naik-turun penumpang. Ketika pembayaran makin ringkas, petugas lapangan bisa fokus pada keselamatan, jadwal, dan kenyamanan—sebuah langkah kecil yang efeknya terasa besar.

Makassar mengakselerasi pembayaran nirkontak di transportasi umum: dari terminal ke ekosistem kota

Perubahan paling mudah terlihat terjadi di titik yang selama ini identik dengan uang receh: pembelian karcis di terminal. Pemerintah kota mendorong pola baru—penumpang dan pengemudi cukup memindai kode atau melakukan tap pada perangkat yang disediakan, lalu pembayaran selesai dalam hitungan detik. Di atas kertas terdengar sederhana, tetapi bagi operasional terminal, peralihan ini memotong beberapa simpul masalah klasik: uang kembalian, selisih setoran, hingga antrean yang menumpuk saat jam sibuk.

Dalam rangkaian agenda yang dimulai sejak peluncuran transaksi digital berbasis QRIS di Pasar Pusat Niaga Daya pada 28 Juli 2025, Pemkot menempatkan terminal sebagai etalase perubahan. Pesannya tegas: “mulai berlaku QRIS beli karcis di terminal, belanja di pasar dan pembayaran PDAM.” Artinya, warga yang sehari-hari berpindah dari angkot ke pasar, lalu pulang dan membayar tagihan rumah, tidak perlu berganti cara bayar. Konsistensi ini penting karena adopsi kebiasaan baru selalu lebih cepat jika pola penggunaannya sama di banyak tempat.

Agar dorongan ini tidak berhenti sebagai slogan, logika kebijakannya disusun dengan pendekatan layanan. Terminal bukan sekadar lokasi penarikan retribusi, melainkan simpul mobilitas yang menuntut efisiensi transportasi. Ketika pembayaran dipercepat, waktu berhenti kendaraan dapat ditekan. Imbasnya, arus keluar-masuk lebih lancar, petugas tidak kewalahan, dan titik kemacetan di sekitar terminal berkurang. Pertanyaannya: seberapa signifikan pengaruhnya? Di lapangan, satu transaksi tunai bisa memakan waktu lebih lama karena mencari uang pas, menunggu kembalian, atau menghitung ulang. Dengan transaksi cepat berbasis QR, jeda itu mengecil, lalu terakumulasi menjadi selisih waktu yang terasa pada jam-jam puncak.

Studi kasus kecil: “Ibu Rani” dan ritme pagi di terminal

Bayangkan Ibu Rani, pedagang kue yang setiap subuh berangkat dari Biringkanaya menuju pusat kota untuk menitipkan dagangannya. Dulu, ia selalu menyiapkan uang pecahan kecil agar tidak memperlambat antrean. Kalau uang pas habis, ia menerima kembalian “seadanya” atau menunggu lama. Dengan teknologi nirkontak, Ibu Rani cukup membuka aplikasi pembayaran, memindai kode QRIS karcis, lalu masuk ke antrean kendaraan berikutnya. Yang berubah bukan hanya cara bayar, melainkan tingkat kepastian: nominal tepat, bukti transaksi tersimpan, dan ia tidak perlu memikirkan kembalian.

Selain bagi penumpang, operator dan pengelola terminal juga mendapat manfaat administratif. Pembayaran digital menghasilkan jejak transaksi yang mudah direkonsiliasi. Ketika setoran harian dihitung, perdebatan soal selisih menjadi jauh berkurang karena data transaksi bisa ditelusuri. Hal ini sejalan dengan penekanan wali kota soal transparansi dan akuntabilitas, sekaligus menjadi “rem” alami terhadap potensi kebocoran.

Jika tahap awal berfokus pada karcis dan retribusi terminal, tahap berikutnya adalah integrasi dengan layanan lain: parkir, pasar, hingga tagihan air. Strateginya jelas: menjadikan kebiasaan nontunai sebagai standar layanan, bukan opsi tambahan. Insight yang menguat: pembayaran nirkontak paling efektif bukan ketika paling canggih, tetapi ketika paling konsisten hadir di titik kehidupan warga.

QRIS dan QRIS Tap di Makassar: fondasi teknologi nirkontak untuk transaksi cepat

Di balik istilah “cashless”, ada pekerjaan besar yang sering tak terlihat: standardisasi. QRIS menjadi penting karena menyatukan banyak kanal pembayaran dalam satu format yang sama, sehingga pedagang, petugas terminal, dan pengguna tidak perlu memikirkan banyak perangkat atau prosedur berbeda. Makassar memilih jalur ini untuk mempercepat adopsi, terutama di ruang publik yang heterogen: ada pelajar, pekerja harian, wisatawan domestik, hingga pedagang pasar yang sibuk sejak dini hari.

Momentum penting terjadi saat Festival QRIS Tap Sulawesi Selatan yang digelar pada 29 Juni 2025 di kawasan CFD Jalan Jenderal Sudirman. Bank Indonesia bersama pemerintah daerah memperkenalkan pola “tap” yang memanfaatkan NFC, membuat transaksi terasa seperti menempelkan ponsel atau perangkat ke titik pembayaran. Makassar juga mendapat sorotan karena menjadi kota kedua setelah Jakarta yang menggelar peluncuran semacam ini. Secara praktis, “tap” mengurangi friksi saat layar ponsel sulit dipakai di bawah terik atau ketika jaringan sedang padat, karena interaksinya lebih singkat.

Kenapa “tap” dan QR sama-sama dibutuhkan?

QR cocok untuk lingkungan yang memerlukan fleksibilitas: pedagang kecil bisa menempelkan kode di loket, kendaraan, atau meja tanpa perangkat mahal. Sementara “tap” unggul ketika layanan butuh ritme sangat cepat, seperti akses masuk area tertentu atau pembayaran berulang dalam waktu singkat. Keduanya bukan pesaing, melainkan pelengkap. Dalam inovasi transportasi, kombinasi itu memungkinkan skenario berlapis: penumpang reguler memakai tap untuk kecepatan, sementara pengguna sesekali cukup memindai QRIS.

Hal yang sering dikhawatirkan warga adalah “apakah nanti jadi ribet kalau baterai habis?” Kekhawatiran ini dijawab lewat pendekatan transisi: sistem nontunai didorong kuat, namun layanan tetap perlu menyediakan jalur mitigasi di fase awal, misalnya titik pengisian daya, loket bantuan, atau opsi top-up yang mudah. Targetnya bukan memaksa, melainkan membuat kebiasaan baru terasa lebih menguntungkan daripada cara lama.

Dampak lain yang jarang dibahas adalah kualitas data. Dengan pembayaran digital, pemerintah kota bisa membaca pola mobilitas: jam puncak terminal, rute paling padat, atau hari pasar yang memicu lonjakan penumpang. Data ini, bila dikelola dengan tata kelola yang benar, membantu menyusun jadwal, menambah armada pada waktu tertentu, dan memperbaiki layanan. Di sini, digitalisasi bukan sekadar alat bayar, melainkan input kebijakan.

Tabel perbandingan: tunai vs QRIS vs QRIS Tap di layanan transportasi

Aspek	Tunai	QRIS (scan)	QRIS Tap (NFC)
Kecepatan transaksi	Rentan lambat (uang pas/kembalian)	Transaksi cepat jika kamera & jaringan stabil	Sangat cepat karena interaksi singkat
Akurasi nominal	Berisiko pembulatan/selisih	Tepat sesuai tarif	Tepat sesuai tarif
Jejak audit	Minim bukti, bergantung catatan manual	Tercatat otomatis dan mudah ditelusuri	Tercatat otomatis dan mudah ditelusuri
Kebutuhan perangkat	Uang tunai & laci kas	Kode QR + ponsel pengguna	Perangkat/ponsel NFC + titik tap
Kesesuaian untuk terminal padat	Kurang ideal	Ideal untuk loket fleksibel	Ideal untuk gate/arus sangat cepat

Ketika standar pembayaran sudah jelas, langkah berikutnya adalah mengatur disiplin operasional agar manfaatnya nyata. Insight penutupnya: teknologi hanya menjadi kemudahan pembayaran jika didukung prosedur lapangan yang sederhana dan konsisten.

Perubahan metode bayar tidak berhenti pada perangkat; tantangan berikutnya adalah membangun kepercayaan, literasi, dan kebiasaan di ruang publik yang ramai.

Transparansi dan akuntabilitas: mengunci celah kebocoran lewat digitalisasi transaksi publik

Salah satu alasan paling kuat Pemkot Makassar mendorong transaksi nontunai adalah kebutuhan tata kelola yang lebih bersih. Wali Kota Munafri Arifuddin menekankan bahwa meminimalkan transaksi tunai bukan sekadar soal efisiensi, tetapi juga untuk menghindari potensi risiko, fitnah, dan celah manipulasi. Dalam konteks layanan publik, uang tunai membuat proses penarikan, pencatatan, dan penyetoran lebih rentan “berjarak” dari sistem pengawasan. Jarak itu yang dipersempit lewat pembayaran digital.

Di terminal dan pasar, misalnya, retribusi bisa melibatkan banyak titik pungut. Tanpa sistem yang seragam, data mudah terfragmentasi: catatan di loket berbeda dengan catatan di lapangan, lalu disalin ulang ke laporan. Setiap tahap salin-tempel membuka peluang kesalahan dan “permainan angka”. Ketika QRIS dijadikan kanal utama, data masuk ke sistem secara otomatis, sehingga pengelola bisa melihat pola transaksi harian secara lebih presisi.

Bagaimana “jejak transaksi” mengubah cara pengawasan?

Jejak digital bukan sekadar daftar angka, tetapi bukti yang bisa ditelusuri. Jika ada perbedaan setoran, pengelola dapat mengecek waktu transaksi, nominal, bahkan titik lokasi penerimaan. Di level kebijakan, ini membantu Pemkot memperkuat sistem pengawasan pendapatan daerah. Bukan berarti semua masalah langsung hilang, tetapi ruang untuk berdebat tanpa data menjadi lebih sempit.

Untuk pelaku usaha dan UMKM, dampaknya juga terasa. Banyak pedagang tradisional sebelumnya mengandalkan ingatan atau catatan seadanya. Dengan QRIS, pemasukan harian tercatat, memudahkan membuat laporan sederhana. Ini penting ketika pedagang ingin mengajukan pembiayaan atau ikut program pembinaan, karena bank atau lembaga pendukung biasanya meminta bukti arus kas. Dengan kata lain, digitalisasi di pasar dan terminal dapat berfungsi sebagai “paspor” finansial bagi usaha kecil.

Anekdot lapangan: dari “kembalian permen” ke nominal presisi

Keluhan klasik warga kota adalah kembalian yang tidak utuh—kadang diganti permen, kadang dibulatkan. Ini terlihat remeh, tetapi mengganggu rasa keadilan transaksi. Saat tarif karcis atau retribusi dibayar lewat QRIS, nominal menjadi tepat. Warga merasakan kejelasan: berapa yang dibayar, untuk layanan apa, kapan dilakukan. Pengalaman sederhana ini membangun kepercayaan, yang kemudian mendorong adopsi lebih luas.

Dalam rapat-rapat evaluasi, pendekatan berbasis data juga memudahkan pemetaan masalah. Jika terminal A memiliki lonjakan transaksi pada jam tertentu, sementara terminal B lebih merata, maka penataan petugas, loket, atau arus kendaraan bisa disesuaikan. Di sini, pembayaran digital menjadi instrumen manajemen, bukan sekadar alat transaksi.

Insight yang menutup bagian ini: ketika transaksi tercatat rapi, perdebatan bergeser dari “berapa yang terkumpul” menjadi “bagaimana layanan ditingkatkan”—sebuah perubahan fokus yang penting bagi kota yang ingin naik kelas.

Kemudahan pembayaran bagi warga dan wisatawan: desain pengalaman pengguna di transportasi umum

Teknologi yang baik tetap bisa gagal jika pengalaman pengguna buruk. Karena itu, dorongan pembayaran nirkontak di Makassar perlu dibaca sebagai proyek layanan: memotong langkah yang tidak perlu, meminimalkan kebingungan, dan memastikan warga dari berbagai latar bisa ikut. Di transportasi umum, setiap detik punya nilai. Penumpang ingin naik cepat, sopir ingin berangkat sesuai giliran, pengelola ingin arus rapi. Maka desain pengalaman pembayaran harus menyesuaikan ritme lapangan.

Ada beberapa situasi nyata yang menuntut solusi berbeda. Pertama, penumpang rutin yang berangkat kerja dan tidak ingin antre panjang. Kedua, penumpang sesekali, seperti keluarga yang menuju pusat belanja atau mahasiswa yang pulang kampung. Ketiga, wisatawan yang mungkin belum terbiasa dengan pola tarif atau rute. Pembayaran nirkontak dapat melayani ketiganya, asalkan informasi disediakan dengan jelas: papan petunjuk di terminal, kode QR yang terlihat, serta petugas yang siap membantu.

Daftar praktik layanan agar pembayaran nirkontak benar-benar terasa

• Signage yang jelas: letakkan petunjuk “scan/tap di sini” di titik antre, bukan setelah loket.
• Tarif tampil transparan: tampilkan nominal resmi agar pengguna yakin sebelum membayar.
• Opsi bantuan cepat: satu meja bantuan untuk kasus ponsel bermasalah, jaringan padat, atau pengguna baru.
• Pelatihan petugas: petugas perlu mampu menjelaskan langkah singkat tanpa istilah teknis rumit.
• Simulasi di jam ramai: uji coba saat puncak, bukan hanya saat sepi, agar masalah nyata muncul dan bisa diperbaiki.

Praktik-praktik ini terdengar operasional, tetapi efeknya besar. Pengguna yang mengalami satu kali transaksi lancar akan cenderung mengulang. Sebaliknya, pengalaman pertama yang membuat panik—misalnya kode sulit dipindai atau petunjuk membingungkan—dapat membuat orang kembali ke tunai. Makassar menargetkan warga “melek digital”, dan literasi semacam itu terbentuk lewat pengalaman kecil yang konsisten.

Transportasi umum sebagai ruang belajar teknologi

Ada ironi menarik: sebagian warga mungkin tidak terbiasa membayar digital di toko modern, tetapi justru belajar dari kebutuhan harian seperti karcis terminal. Karena frekuensinya tinggi, transportasi umum menjadi “kelas” paling efektif untuk membentuk kebiasaan baru. Ketika warga mulai nyaman melakukan pembayaran nirkontak di terminal, mereka cenderung membawa kebiasaan itu ke pasar, parkir, hingga layanan PDAM.

Di sisi lain, pengalaman wisatawan juga penting. Makassar dikenal sebagai gerbang ke kawasan timur; banyak pengunjung datang untuk urusan kerja, kuliner, atau transit. Sistem pembayaran yang seragam (QRIS) membuat proses lebih ramah bagi pendatang. Mereka tidak perlu menukar uang kecil atau menebak-nebak mekanisme, cukup gunakan aplikasi pembayaran yang sudah umum. Dampaknya bukan hanya kenyamanan, tetapi citra kota: modern, tertib, dan siap bersaing.

Insight penutup: kemudahan pembayaran bukan fitur tambahan; ia adalah bagian dari kualitas layanan transportasi yang menentukan apakah warga percaya pada sistemnya.

Ketika pengalaman pengguna mulai solid, tantangan berikutnya adalah menghubungkan pembayaran nirkontak dengan visi yang lebih besar: bagaimana semuanya mendukung Makassar sebagai kota pintar.

Makassar menuju kota pintar: integrasi pembayaran nirkontak dengan inovasi transportasi dan pendapatan daerah

Istilah kota pintar sering terdengar abstrak, seolah hanya soal aplikasi canggih. Namun dalam praktik pemerintahan, kota pintar justru dibangun dari layanan paling dasar yang berjalan rapi: pembayaran yang tercatat, arus penumpang yang terukur, dan keputusan yang berbasis data. Makassar menempatkan pembayaran nirkontak sebagai infrastruktur sosial sekaligus infrastruktur fiskal—membantu warga bertransaksi, sambil memperkuat kontrol penerimaan daerah.

Dalam agenda Pemkot, QRIS tidak berhenti di satu dinas. Ia ditarik menjadi standar lintas layanan: PD Pasar, PD Terminal, PDAM, dan unit lain yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Saat pola pembayaran terstandardisasi, integrasi sistem menjadi lebih memungkinkan. Misalnya, data transaksi terminal dapat membantu menilai kebutuhan perbaikan fasilitas, sementara data pembayaran pasar memberi gambaran jam ramai yang memerlukan penataan parkir. Ini adalah bentuk digitalisasi yang memiliki dampak manajerial, bukan hanya simbol modernisasi.

Kolaborasi regulator–pemerintah–BUMD: kenapa penting?

Peluncuran Festival QRIS Tap yang melibatkan Bank Indonesia menunjukkan bahwa transformasi ini tidak bisa dikerjakan sendiri oleh pemerintah kota. Regulator memberi standar, perbankan dan penyedia sistem menyiapkan infrastruktur, sementara BUMD dan pengelola layanan menjalankan operasional. Di acara peluncuran transaksi digital di Pasar Pusat Niaga Daya, terlihat juga kehadiran berbagai pemangku kepentingan kota—dari wakil wali kota, perangkat daerah, hingga perwakilan legislatif. Ini penting untuk memastikan kebijakan tidak berhenti di level seremoni, tetapi masuk ke SOP, anggaran, dan evaluasi.

Mengikat inovasi transportasi dengan target efisiensi transportasi

Inovasi transportasi kerap diasosiasikan dengan armada baru, rute baru, atau aplikasi penunjuk rute. Namun inovasi juga bisa berbentuk proses mikro: bagaimana penumpang membayar, bagaimana retribusi dicatat, bagaimana antrean diurai. Jika pembayaran dipercepat dan disiplin data meningkat, pengelola dapat menata jadwal dengan lebih percaya diri. Ketika ada lonjakan pada jam tertentu, penambahan armada dapat diputuskan berdasarkan data, bukan sekadar perkiraan.

Ada pula dampak pada disiplin layanan. Jika pembayaran terjadi secara digital, pungutan liar lebih mudah ditekan karena warga punya kebiasaan “minta QR” dan memperoleh bukti transaksi. Di sisi lain, petugas lapangan lebih terlindungi dari tuduhan yang tidak berdasar karena semua pembayaran punya rekam jejak. Inilah makna akuntabilitas yang sering disebut wali kota: bukan hanya mengawasi, tetapi juga melindungi pihak yang bekerja benar.

Ruang perbaikan: menjaga inklusi dan kesiapan infrastruktur

Agar transformasi ini tidak meninggalkan kelompok tertentu, kota perlu memastikan ekosistemnya inklusif. Artinya, literasi digital diperkuat lewat pendampingan, sementara infrastruktur pendukung seperti konektivitas di titik terminal, perangkat yang andal, dan prosedur layanan gangguan harus siap. Dalam konteks 2026, ketika pembayaran digital makin lazim, tantangannya bukan lagi “mau atau tidak”, melainkan “seberapa mulus” pengalaman di lapangan. Jika mulus, adopsi akan bergerak alami.

Insight penutup: saat pembayaran nirkontak dipakai sebagai fondasi layanan, Makassar tidak sekadar memodernisasi cara bayar—kota sedang membangun mesin pengelolaan mobilitas dan pendapatan yang lebih presisi.

Untuk melihat contoh praktik dan demonstrasi penggunaan QRIS di ruang publik, rekaman kegiatan dan liputan festival menjadi rujukan yang membantu warga memahami alurnya.