Mantir Dan Anggota Gerdayak Cek Lahan Dihalanggi, Arnoldus Wea : Baca Berita Acara Dewan Dengan Teliti

TEWENEWS, Muara Teweh – Tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, pada hari Kamis 16 Januari 2020 lalu perihal sengketa lahan dan dugaan pelanggaran adat. Demang Kabupaten langsung menyurati Kepala Desa, Banao Hulu, Banao Hilir, dan Camat Lahei Barat dan pihak PT. Permata Indah Sinergi (PT.PIS) untuk melakukan pemeriksaan lapangan.

Para Mantir dan beberapa orang anggota Gerdayak Barut, menurut informasi saat di lokasi Selasa (22/1) dihalangi-halangi oleh pihak perusahaan.

Katul, perwakilan sembilan orang Mantir mengatakan saat kami menjalankan tugas saat cek lokasi di hadang oleh beberapa oknum menejeman PT. PIS yang bernama Herman dengan dikawal beberapa pihak keamanan.

” Mereka memaksa kami untuk pulang, jangankan mereka menghadiri surat undangan untuk sama-sama cek lapangan malah kami disuruh pulang,” ungkap Katul, kepada tewenews.com, Rabu (22/1/2020).

Ia mengatakan hasil pengecekan bahwa benar dilokasi kami menemukan Batang, Durian, Ulin dan pohon buah-buahan yang digusur ke pinggir jalan. ” Dan di Jembatan Sungai Putung kami menemukan beberapa pohon Tengkawang dan pohon buah-buahan lain yang digunakan untuk jembatan sesuai laporan pihak pengugat,” ungkapnya.

Terpisah saat di konfirmasi Projek Manager PT. PIS, Arnoldus Wea mengatakan, Kami pihak PT. Permata Indah tidak mengakomodir atau melayani undangan dari pihak lain selain kesepakatan dalam berita acara di dewan.

Baca Juga :   Tidak Kourum, Rapat Paripurna Rekomendasi DPRD Terhadap LKPj Bupati Barut TA. 2018 Gagal Dilaksanakan

” Yang dimaksud dalam BA di dewan adalah pihak damang Kabupaten  yakni damang yang resmi dari pihak pemerintah dalam hal ini DAD kemudian damang kecamatan dan mantir masing masing desa bukan MAKI. Kami menilai pihak penggugat dan MAKI salah pengertian dengan berita acara di dewan tempo hari,” ujarnya.

Lanjutnya, Harus ada mediator seperti kades atau kecamatan dan DAD sebagai interpretasi dari adat yang bisa mengundang pihak yang berkepentingan. MAKI menurut hemat kami tidak punya kapasitas untuk mengundang para lihak dalam penyelesaian permasalahan ini. Ini jelas diluar kesepakatan di dewan minggu lalu.

” Semua organisasi adat di Kalteng kami hargai tapi dalam kasus ini, peran MAKI kami harus abaikan agar tidak bias dan penyelesaian masalah bisa lebih jernih dan fair,” ungkapnya.

Arnoldus Wea menjelaskan, semua pihak yang masuk lokasi kegiatan tambang tanpa izin sebelumnya kami larang, karena pertimbangan safety. Semua hal harus didudukan terlebih dahulu secara fair sebelum masuk lapangan. Tidak bisa tiba tiba undang masuk lapangan. Harus kami sesuaikan dengan aktifitas kegiatan tambang.

” Kami berharap pihak penggugat dan MAKI membaca kembali berita acara di dewan dengan lebih teliti agar dipahami dengan jernih,” pungkasnya. (Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: