Menang di PTUN,Kisruh PT.AKT Berakhir

oleh -116 views
Istimewa

TEWENEWS,Jakarta – Kisruh PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) berakhir, pasca Majelis Hakim Pengadiln Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, pada Kamis (05/04) lalu, mengabulkan seluruh gugatan terhadap pemerintah, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Anak perusahaan  PT Borneo Lumbung Energi & Metal (BORN) Tbk itu menang dalam gugatan, mereka siap bekerja sama dan tetap mematuhi arahan pemerintah. “Tentu kami bersyukur dengan putusan PTUN Jakarta yang mengabulkan seluruh tuntutan kami. Selanjutnya, kami bisa lebih fokus untuk menjaga suasana kondusif terhadap operasionalisasi Perusahaan,” kata Direktur PT AKT, Syahrunsyah Syahbuddin, Minggu (08/04).

Baca Juga :   Bangun Ruang Disinfektan dan Cuci Tangan, Sterilkan Prajurit Wijakusuma Cegah Corona Sebelum Memasuki Perkantoran

Kuasa Hukum PT AKT Tri Hartanto, dari SIP Law Firm mengungkapkan, PTUN Jakarta mengabulkan permohonan PT Asmin Koalindo Tuhup atas gugatan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.3714 K/30/MEM/2017, tanggal 19 Oktober 2017, tentang Pengakhiran Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Baca Juga :   Ketua DPC LSM Penjara Angkat Bicara, Pengerjaan Proyek Harus Memakai Kontraktor Lokal

Dia memastikan, Putusan Majelis Hakim ini sekaligus membatalkan atau menyatakan tidak sah Surat Keputusan Menteri ESDM, sekaligus memerintahkan Menteri ESDM mencabut SK tersebut. “Hakim juga membebankan seluruh biaya perkara kepada Menteri ESDM selaku pihak tergugat,” ujar Tri.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Anggota Oenoen Pratiwi menyebutkan, SK Menteri ESDM No.3714 K/30/MEM/2017, tanggal 19 Oktober 2017 tersebut cacat hukum. Pasalnya, dalam Pasal 26 PKP2B dijelaskan, jika terjadi perselisihan perjanjian, harus diselesaikan terlebih dahula melalui mekanisme negosiasi, konsultasi.dan bukan melalui penerbitan SK sepihak.

Baca Juga :   Peduli Warga Terdampak Covid-19, Koramil 03/Grogol Palmerah Salurkan 200 Karung Beras di 4 Titik Lokasi

Sementara,Direktur AKT Syahrunsyah Syahbuddin mengungkapkan, surat terminasi dari Kementerian ESDM itu sangat prematur dan bertentangan dengan amanat Pasal 26 PKP2B. Pasal itu mengatur, dalam menyelesaikan perselisihan atau persengketaan, para pihak mengupayakan sebaik mungkin melalui negoisasi atau konsultasi terlebih dahulu sebelum menempuh arbitrase. Tahapan-tahapan dimaksud, kata dia, tidak dijalankan. (ED)