Menunggak Pembayaran Listrik, KWh Meter Dinas di Bartim Sempat Disegel

oleh -312 views

TEWENEWS, Tamiang Layang – Kepala Unit Layanan Pelanggan (ULP) PLN Tamiang Layang kabupaten Barito Timur (Bartim) provinsi Kalimantan Tengah, mengharapkan agar kantor dinas dan masyarakat membayarkan rekening listrik tepat waktu.

Kepala ULP PLN Tamiang Layang Arief Faturrahman mengatakan “Pada awal bulan april 2020 ada tonggakan terhitung dua bulan pada 5 kantor dinas di Bartim, dengan KWh meter 17 buah, karena satu kantor dinas ada yang dua, tiga KWh meter, “, ucapnya kepada wartawan, Selasa (14/04/2020).

Beberapa KWh meter tersebut memang ada beberapa yang kita segel, kalau aturannya terlambat satu bulan sudah kita segel, karena ini dinas kita beri toleransi kelonggaran dan sudah masuk dua bulan tagihan.

Dilanjutkan Arief, pada awal bulan sudah terbit rekening, paling lambat pembayaran pada tanggal 20 tiap bulannya, sampai tanggal 31, pada tanggal 1 april terbit lagi rekening tagihan kedua, jadi masuknya dua bulan yang belum terbayar.

Dengan dinas ini kita Koordinasikan dulu melalui surat dan ini pertama kali menonggak, jadi kita beri kelonggaran. Namun hingga hari ini sudah empat dinas yang sudah melunasi pembayaran, hanya satu dinas saja yang belum membayar, ungkapnya.

Menurut arief, alasan dari dinas tagihan atau pencairan dinas masuk ke Pemerintah Daerah terlebih dahulu, ada pola perubahan pencairan dari Pemda harus ada persetujuan Bupati.

“Oleh sebab itu kita juga sudah menyurati Bupati, meminta agar pembayaran rekening listrik kantor dinas – dinas yang ada jangan sampai menonggak lagi”, pinta Arief.

Sebenarnya aturan PLN, sebagaimana yang tertuang pada tanda tangan kontrak pemasangan Kwh meter, terlambat satu bulan disegel, dua bulan dicabut MSB, tiga bulam dibongkar rampung, untuk KWh meter paskabayar.

Kalau dibongkar rampung, ingin memasang kembali harus membayar seperti Pemasangan Baru (PB). Sebenarnya, pada pada bulan maret yang lalu sudah disegel, seperti arahan pimpinan kita kapuas dicabut dulu namun kita tetap menjaga hubungan baik, makanya kita surati terlebih dahulu, mencari kendalanya dimana.

Saya berharap kedepannya jangan ada lagi pembayaran listrik yang menonggak, baik dari kantor dinas ataupun masyarakat. Dari pembayaran rekening listrik tersebut ada juga pemasukan bagi daerah melalui Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

“Begitu PPJ daerah sudah disetorkan PLN pusat kepada daerah, ada surat pemberitahun kepada kami, setelah itu kami dan untuk mekanismenya itu urusan PLN pusat”, pungkasnya. (Ahmad Fahrizali).