Merasa Dirugikan, PPDI Bartim Akan Gugat Pemkab

oleh -63 views

TEWENEWS, Tamiang Layang – Merasa keberatan dengan kebijakan Pemerintah kabupaten (Pemkab) Barito Timur (Bartim) provinsi Kalimantan Tengah, Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Bartim siapkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Tamiang Layang.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua PPDI Bartim Dakek L Hidan “Kami sudah sampaikan syarat kuasa kepada kuasa hukum dan hari ini sudah didaftarkan kuasanya di PN Tamiang Layang”, ucap Demek di Tamiang Layang, kamis (20/02/2020).

Dilanjutkannya, untuk saksi nanti di PN kita siapkan 10 orang dari penggugat hingga mencapai kurang lebih 120 orang anggota PPDI dan kemungkinan akan bertambah.

Menurut Dakek, Apa pun yang dilaksanakan seharusnya menggunakan dasar hukum, kalau ada perangkat desa yang berkeberatan itu wajar saja, mungkin perangkat desa yang lama ada yang terkendala dengan persyaratan yang ada. Saat ini sebanyak 481 perangkat desa aktif dari 101 desa yang ada di Bartim, merasa keberatan, lanjutnya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 67 Tahun 2017, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Perda Bartim nomor 4 tahun 2018.

Kami meminta keadilan, disini kita lihat langkah yang dilakukan Pemkab Bartim hanya sepihak, juga menyalahi aturan dan perundang-undangan serta merugikan mereka yang masih aktif saat ini. Kita keberatan dengan kebijakan Pemkab Bartim yang kini sudah merubah status kami dari yang sebelumnya definitif menjadi kosong atau Plt” paparnya.

Sebelumnya permasalahan tersebut sudah dibahas melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Bartim, namun sepertinya rekomendasi yang diajukan DRPD untuk menunda penjaringan dan untuk memilih perangkat desa, karena dianggap belum sesuai dengan Perda nomor 4 tahun 2018 pasal 116 tentang peralihan tentang pelaksaanan penjaringan tersebut tidak di tanggapi.

Saat RDP pada tanggal 13 Januari 2020 yang lalu. Ketua DPRD Bartim Nur Sulistio, mengeluarkan 3 rekomendasi yakni;
– Pertama, pertemuan khusus antara pemkab, PPDI, camat, dan kepala desa.
– Kedua, kepala daerah agar menunda sementara seleksi perangkat desa sembari pembenahan proses sistem dan formasis, agar kepala daerah bisa memberikan  keputusan terbaik untuk menjaga stabilitas.
– Ketiga, apabila tidak menerima kebijakan pihak lain, agar menempuh jalur hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku.

“Kami tidak mencari masalah, hanya saja kita membutuhkan keadilan dan segala hal berdasarkan peraturan baik Perda, Perbup maupun Permendagri. kami juga tetap menghormati pimpinan, hanya saja semua berdasarkan peraturan dan undang-undang agar kedepannya pemimpin tidak mengikuti peraturan yang salah,”jelasnya.

Sementara Sekertaris Penegak Hukum Rakyat Indonesia (PHRI) Barito Raya Sinke Permatani salah seorang kuasa hukum yang mendampingi PPDI mengatakan bahwa pihaknya sudah menerima penjelasan dam bukti-bukti dari rekanan pihak PPDI Bartim, sebagai dasar untuk mengajukan gugatan ke PN Tamiang Layang.

“Hari ini kita sudah mendaftarkan kuasa di Pengadilan Negeri Tamiang Layang dan Senin nanti kita akan masukan gugatan dan kami juga akan siapkan 11 orang kuasa hukum saat sidang nanti,” pungkasnya. (Ahmad Fahrizali).