Hubungi Kami

HUKRIM

Oknum TPK Diduga Sunat Dana Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Published

on

TEWENEWS, Cilacap – Dugaan ada potongan dana bantuan untuk program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Dusun Jakatawa, Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, masih saja terjadi. Alasannya dari pihak Desa dan Kecamatan pemotongan itu untuk pembayar PPN dan PPH.

Nyatanya, masih banyak kasus pemotongan dana RTLH di wilayah Cilacap, dengan alasan untuk pembayaran PPN dan PPH yang nominalnya mencapai 30 persen per penerima RTLH.

Keterangan dari penerima RTLH warga Dusun Jakatawa, yang tidak mau disebutkan namannya, pada  20 Agustus 2018 lalu dari warga yang menerima RTLH mengatakan, sebelumnya di iming imingi dalam rapat di kecamatan tentang program RTLH dari kebupaten yang nominalnya Rp 10jt tidak terpotong, artinya tidak ada dipunggut dana swadaya apapun.

“Akan tetapi saat Pengurus TPK mengintruksi ke bawah atau kepihak penerima RTLH berbunyi ada potongan dari Desa dan Kecamatan sebesar 30 persen alasannya untuk membayar PPN/PPH,” ujar warga.

Ia menambahkan, penerima RTLH dengan adanya matrial pun tidak sesuai rincian angaran yang dikeluarkan dalam berbentuk Surat Rancangan Dana Matrial yang di beri TPK.

Baca Juga :   Pemkab Dituding Tak Berdaya Hadapi Pencemaran Sungai Akibat Kegiatan Perusahaan

Keterangan yang di terima warga RTLH dengan inisial SM warga Dusun Jakatawa, dengan bentuk matrial berjumlah nominal uang Rp 4.545 juta sudah dalam bentuk matrial.

Warga berinisial SR warga Dusun Jakatawa, juga mengeluhkan hal yang sama dengan bentuk matrial berjumlah nominal uang Rp 4.153 juta dan upah tenaga kerja dua orang Rp.2 juta lebih.

TPK berinisial BDL menyatakan Surat Rancangan Dana Matrial,katanya surat tersebut keseluruhan sudah di beritahu kepada penerima, salah satunya SR, dan saat tim media menanyakan hal tersebut ke SR, ia pun tidak mengakui menandatangani surat tersebut atas kesepakatan penerimaan matrial.

Ada kemungkinan TPK menepulasi penandatanganan penerima milik SR. Karena BDL selalu menghindar setiap mau di konfirmasi.

Penerima lainpun kompak mengatakan tidak ada tembusan TPK terkait itu. Saat ini warga saar ini menuntut ke TPK, meminta apa yang jadi hak masyarakat bisa di serahkan.(Totong)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

id_IDIndonesian
id_IDIndonesian