Pembangunan Lapangan Volly di SDN 1 Desa Payang Dari Dana Desa Tak Kantonggi Izin Dinas pendidikan

oleh -184 views
Foto : H. Ardiansyah, Kepala Bid. Pembinaan Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Barut

TEWENEWS, Muara Teweh – Pemerintah Desa Payang, Kecamatan Gunung Purei, Kabupaten Barito Utara, telah membangun fasilitas umum berupa lapangan bola volly di atas lahan milik SD Negri 1 Desa Payang. Sumber dana pembangunan lapangan volly ini diambil dari dana Desa,

Belakangan, pembangunan lapangan ini menuai masalah. Selain tidak meminta ijin tertulis dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, kepemilikkan aset juga tidak jelas, apakah milik sekolah atau milik Pemerintah Desa.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, melalui Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar H. Ardiansyah mengatakan, pihaknya mengetahui pembanguan lapangan volley di halaman sekolah SDN 1 Desa Payang.

“ Ya kami mengetahui tapi tidak memberikan izin secara tertulis tentang pembangunan lapangan volley itu,” ujar H.Ardiansyah kepada wartawan diruang kerjanya, Senin (12/12/2021).

Terpisah Kepala Bidang Pemerintah Desa BPMD Kabupaten Barito Utara, Tri Winarsih saat dikonfirmasi menjelaskan pembangunan fasilitas umum lapangan volley di halaman sekolah dibolehkan, asal melalui mekanisme yang jelas.

“ Pembangunan sarpras itu masuk dalam bidang  pemberdayan masyarakat desa, boleh dalam dana desa, makanya terkait dibangunnya dihalaman sekolahan itu kembali mengacu pada hasil Musdes. Dalam Musdesnya itu nanti keluar (Rincian Prioritas pengunaan dana desa (RKP) untuk tahun kedepan,” ujar Tri Winarsih.

Lanjutnya, setelah dari RKT itu, itu akan dituangkan dalam APBDes jadi hasil akhir dari musdes itu, jadi kalau ada pembangunan fisik itu sudah melalui tahapan musdes.

“ Jika itu sudah dibangun, itu adalah hasil kesepakatan. Lapangan volley itu tidak permanen, karena tidak berdinding tidak beratap hanya semi permanen, itu kembali pada perjanjian antara pihak desa dengan pihak sekolah,” paparnya.

Dikatakan Tri Winarsih, Liat saja apakah ada perjanjian pinjam pakainya, untuk berapa lama silahkan ditelusuri.

“ Bisa kemungkinan desa tidak mempunyai tanah untuk dibangun lapangan volley makanya dibangun di lapangan sekolah, bila ada mungkin posisinya jauh,” ungkapnya.

Disisi lain Kepala Inspektorat Kabupaten Barito Utara, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp mengatakan akan mempelajari kasusnya terlebih dahulu.

“ Kalau dicatat di aset desa, itu harus, perlu juga didengar pertimbangan atau alas an aparat desa, BPD dan Kepala Sekolahnya,” kata Elvi Elpanaop, Minggu (11/12).

Terkait masalah itu wartawan juga mengkonfirmasi ke Kepala Kejaksaan Negeri Barito Utara Iwan Catur Karyawan, SH., mengatakan hal  itu bagaimana pencatatan sebagai asset desanya.

“ Laporkan segera ke Inspektorat itu,” pungkas Kejari Iwan Catur karyawan, melalui pesan WhatsApp pribadinya Minggu (11/12).

Sementara itu Ketua LSM KPK Nusantara Cabang Barito Utara, Ramli berharap agar semua aparatur desa bisa taat asas dan taat regulasi.

“Yang menjadi kewenangan Kabupaten jangan diambil alih oleh orang lain yang bukan kewenangannnya. Dan kalau mengajukan permohonan permintaan tanah pemerintah, dan setelah mengajukan permohonan tidak serta merta langsung kerja, ada prosedur dan harus disetujui terlebih dahulu,” tandas Ramli.(Tim)