Pemda Bartim Tidak Hadir, Mediasi Dengan PPDI di PN Tamiang Layang di Tunda

oleh -103 views

TEWENEWS, Tamiang Layang – Mediasi lanjutan antara Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Barito Timur (Bartim) provinsi Kalimantan Tengah ditunda, karena perwakilan dari Pemerintah Daerah (Bartim) tidak hadir di Pengadilan Negeri (PN) Tamiang Layang.

Wakil Ketua PPDI Bartim Dakek L Hidan didampingi Ketua dan sekretarinya mengatakan “Kami dari PPDI merasa kecewa karena pihak Pemerintah Daerah (Pemda) Bartim tidak hadir, sehingga mediasi hari ini ditunda”, ucapnya, Senin (11/05/2020).

Mediasi yang dilkukan pada tanggal 04 mei 2020 lalu, yang dilakukan oleh hakim yang mengani mediasi antara PPDI dan Pemkab Bartim, kembali duduk satu meja pada tanggal 11 mei, yakni pada hari ini tepat jam 09.00 WIB, sesuai kesepakatan kami diruang mediasi.

Dilanjutkan Dakek, sejak jam 09.00 kami sudah disini hingga jam 14.00, pihak Pemda belum ada datang sama sekali, setelah lewat dari jam 14.00, pihak PN mejelaskan mediasi ditunda sampai tanggal 18 mei 2020.

Pad mediasi sebelumnya PPDI mengajukan empat poin kepada Pemkab Bartim yaitu, pertama kami berjumlah 72 orang ini dikembalikan ke posisi semula.

Kedua yang lulus prades kemarin ada 217 orang, berarti masih ada sisa 264 orang yang tersisa, jadi kami berjumlah 72 orang ini agar bisa diperhitungkan untuk dikembalikan untuk mengisi ke posisi semula.

Ketiga 192 posisi Perdes yang tersisa silahkan pemda mengadakan test untuk tahun yang akan datang, kemudian bagi yang lulus pemda yang mengatur ulang masalah penempatannya bagi yang lulus prades.

Dan yang keempat, agar bupati selaku kepala daerah membuat surat keputusan agar kami berjumlah 72 orang ini didalam Surat Keputusan (SK) dengan tembusan DPRD, DPMD, Camat dan Kades se Bartim.

Dakek menjelaskan, pihak PN akan membuat surat panggilan kepada Pemda, untuk bisa menghadiri mediasi minggu depan pada tanggal 18 mei jam 09.00.

” tetap menghormati Pemda Bartim yang belum bisa hadir perwakilannya pada hari ini, mungkin ada sesuatu dan lain hal, sehingga tidak bisa datang pada hari ini”.

Kami juga memohon kepada Pemda gara datang untuk mediasi minggu depan, sesuai dengan kesepakatan kemaren agar kita duduk satu meja, untuk hasil tergantung pertemuan saat mediasi nanti

Kasihan kawan – kawan yang datang dari jauh, ada yang datang dari kecamatan Raren Batuah, Pematang Karau dan daerah lainnya. pungkasnya.

Perkara nomor 11/Pdt.G/2020/PN.Tml tersebut bermula saat tes perangkat desa berbasis computer assisted test (CAT) yang dilakukan Pemda Bartim dianggap mengalahi aturan oleh PPDI Bartim hingga 72 perangkat desa non aktif menggugat masalah ini ke ranah hukum.

PPDI Bartim menggandeng Lembaga Bantuan Hukum (LBH) perkumpulan Penegak Hukum Rakyat Indonesia (PHRI) berdasarkan alat bukti yang diserahkan dengan surat kuasa nomor : 007/SK/ADV.PHRI/II/2020 secara eCourt atau Layanan Pendaftaran Perkara Online di PN Tamiang Layang. (Ahmad Fahrizali)