Pemkab Bartim Gelar Sidang Panitia Pertimbangan Landreform

oleh -66 views

TEWENEWS, Tamiang Layang – Pemerintah kabupaten Barito Timur (Bartim) provinsi Kalimantan Tengah Barito dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bartim selenggarakan sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) di Aula kantor Bupati, Kamis (17/10/2019).

Kegiatan Landreform atau suatu rangkaian kegiatan dalam rangka sertifikasi, yang tahapannya harus dilaksanakan atau yang merujuk pada distribusi ulang lahan pertanian atas prakarsa atau dukungan pemerintah yang diketuai oleh Bupati.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Bartim Ampera AY Mebas SE, MM didampingi Sekda Ir. Eskop MAP dan Kepala BPN Bartim Evendi Sagala, SH turut hadir pada kegiatan tersebut Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Kepala Desa serta Babinsa.

Baca Juga :   DPRD Bartim Nilai Pengerjaan Jalan Ampari Bura - Apar Batu Kurang Pengawasan

Dalam keterangan persnya Bupati Bartim Ampera AY Mebas SE, MM mengatakan, “Kegiatan kita hari ini adalah program strategis nasional, yang telah diinstruksikan oleh Presiden,” ucap Ampera kepada wartawan disela-sela kegiatannya.

Ini merupakan upaya untuk membuat sertifikat tanah, yang tidak bermasalah untuk itu kita usulkan lahan pertanian yang berpotensi, bisa juga cetak sawah hari ini kita undang kepala desa dan Babinsa yang termasuk dalam program Landreform, untuk menjelaskan bahwa tanah yang diajukan tersebut memang tidak bermasalah atau sudah clear and clean, jelasnya.

Baca Juga :   Pembuatan Jalan Lingkar Timur Merupakan Pemborosan Anggaran dan Merugikan Masyarakat

Sementara itu Kepala BPN Bartim Evendi Sagala, SH menerangkan, kegiatan kita hari ini adalah salah satu tahapan, yang merupakan tahapan ke empat. Tahapan pertama adalah penyuluhan, tahapan kedua inventarisasi, tahapan ketiga adalah seleksi subjek dan objek, setelah itu pengukuran selanjutnya sidang pertimbangan.

“Hasil sidang ini nanti akan di berikan rekomendasi ke Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Sumatera Utara untuk ditetapkan tanah objek landreform, selanjutnya turun dari sana penetapan itu dibuat ke sini, setelah itu kami akan membukukan dan mengeluarkan surat keputusan pemberian haknya,” papar Efendi.

Target kita ada 1000 bidang untuk sertifikasinya, semoga ini disetujui semua oleh Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara kalau itu tidak disetujui semua ya berapa yang disetujui itulah yang akan kita sertifikatkan.

Baca Juga :   Polres Bartim Dukung Program Pemkab Untuk Menunjang Pangan

Yang menjadi objek Landreform di Bartim dari transmigrasi ada yang di desa Wuran, yang plasma ada didesa Siong, Balawa dan Telang, sedangkan yang tanah negara ada desa Malintut, Ja’ar dan desa Naga Leah. Jadi ada 8 desa di 5 kecamatan.

“Tujuannya adalah untuk sertifikasi membantu masyarakat biar lebih berdaya dan mensejahterakan masyarakat dengan syarat adalah harus clend and clend,” tuturnya. (Ahmad F)