Pemkab Barut “Bungkam” Wartawan dengan Kontrak Berita

oleh -23 views

TEWENEWS, Muara Teweh – Pers dan media massa adalah lembaga yang otonom, independen dengan tugas pokok sebagai watch dog, penjaga atau pengontrol pemerintah. Namun, sejatinya tidaklah demikian melainkan ditentukan dan di pengeruhi oleh persepsi terkait kekuasaan.

Kebijakan kontrak halaman berita daerah bersumber dari APBD di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, Kabupaten Barito Utara (Barut), Kalimantan Tengah (Kalteng), akhirnya memicu pro kontra . Hal ini di duga bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Baca Juga :   Danramil 05 Tanah Abang dan Anggota Tetap Ngider di Wilayah

Terkait kebijakan itu, Pemkab Barut, dinilai tidak memberikan contoh yang baik soal kebebasan pers di daerah setempat. Pers terkesan “dibungkam” dan disuap, bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Terutama Pasal 6, Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Pemberian dana melalui kontrak berita, jelas kategori suap. Setidaknya, media tak lagi kredibel memberikan informasi berdasarkan fakta, karena liputanya sesuai “pesanan”.

Penafsiran Pasal 6, Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Baca Juga :   Satres Narkoba Polres Murung Raya, Tangkap Toley di Air Terjun Liang Pandan Saat Mau Konsumsi Sabu

Padahal untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional, dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik”.

Dikonfirmasi terkait hal itu, staf Dinas Infokom Barut, Agus Anet menegaskan, kontrak halaman berita Pemkab Barut dengan sejumlah media cetak, dan media online, “tidak parah”.

“Kontrak berita ini, dimana media menyediakan halaman untuk berita kegiatan Pemkab Barut. Sistem pembayaran pertriwulan, yang dibayar sesuai kesepakatan dana untuk masing-masing media,” kata Agus Anet via Washapp, Selasa (2/4).

Baca Juga :   Antisipasi Bencana Banjir Petugas Patroli Polsek Mlarak Cek Debit Air di Dam Sungai Gendol

Dana setiap tahun, dialokasikan melalui APBD Barut, dengan pagu mencapai setengah miliar lebih. Masing-masing media bervariasi, dari Rp 200 juta hingga puluhan juta. (Tim)