Pemkab Barut Mulai Salurkan BLT Program Dana Desa

oleh -45 views

TEWENEWS, Muara Teweh – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara (Barut), Rabu 13 Mei 2020, mulai menyaluran bantuan langusng tunai (BLT) bersumber dari dana desa (DD).

Penyaluran BLT bersumber dari DD bagi warga terdampak Covid-19 itu dilakukan diawali di Desa Muara Mea, Kecamatan Gunung Purei.

.Penyerahan BLT di desa Kecamatan Gunung Purei dilaksanakan secara tunai, karena jauh dari layanan perbankan.

“BLT di Desa Muara Mea sebanyak 48 KK,” kata Camat Gunung Purei, Ester, didampingi Kades Muara Mea Jayapura, Rabu 13 Mei 2020 malam.

Dilain pihak, Kepala Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan Dinas Sosial PMD Kabupaten Barut Samsul Astorijaya, menambahkan, penyaluran BLT-DD dilaksanakan dua metode.

Melalui rekening bank dan diserahkan secara tunai. Kenapa tak bisa seluruhnya lewat rekening bank, karena mempertimbangkan kondisi di lapangan.

Misalnya jarak tempuh, ketersediaan komunikasi, dan risiko. Mempertimbangan itu, Pemkab Barut menetapkan 36 desa dilakukan secara tunai, dan 57 desa melalui Brilink.

Desa penyaluran secara tunai BLT-DD adalah, Desa Juju Baru, Muara Inu, Rahaden, Bengahon, Muara Pari, Kerandan, dan Haragandang di Kecamatan Lahei.

Delapan desa di Kecamatan Teweh Timur, yakni, Desa Sampirang I, Sampirang II, Liju, Muara Wakat, Mampuak I, Mampuak II, Jamut, dan Sei Liju.

Kecamatan Gunung Timang yaitu Desa Jaman, Pelari, Sangkorang, Siwau, dan Tongka. Empat desa di Kecamatan Teweh Baru yakni Desa Sabuh, Gandring, Panaen, dan Liang Buah.

Sembilan desa di Kecamatan Gunung Purei yakni Desa Tanjung Harapan, Linon Besi I, Linon Besi II, Muara Mea, Lawarang, Payang, Berong, Baok, dan Tambaba.

Dua desa di Kecamatan Montallat juga menyalurkan tunai, seperti Desa Sikan dan Rubei. Dan satu lagi desa di Kecamatan Teweh Selatan yakni Desa Buntok Baru.

Untuk Kecamatan Teweh Tengah dan Lahei Barat, serta puluhan desa lain di tujuh kecamatan, semua disalurkan secara non tunai.

“Kami ambil contoh Desa Haragandang, sekali turun ke Lahei saja butuh dana Rp500 ribu. Tentu tidak efisien, kalau warga menghabiskan dana untuk itu,” tegas Syamsul. (Tim)