Mediasi Koperasi Sama Berjuang vs PT TOP Belum Mulus

oleh -56 views
Mediasi antara Koperasi Sama Berjuang dan PT. TOP

Tewenews – Muara Teweh, Permasalahan sengketa lahan antara Koperasi Sama Berjuang dengan PT TOP masih berlangsung.

Pemkab Barito Utara (Barut) tak tinggal diam dengan kondisi ini. Mediasi antara kedua belah pihak terus diupayakan. Kedua pihak diundang untuk duduk bersama dalam sebuah rapat mediasi.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Barut Hendro Nakalelo memimpin langsung upaya damai yang digelar di ruang rapat Setda Barito Utara lantai II, Kamis (21/12).

Hendro menuturkan, Pemkab Barut selaku mediator adalah penengah untuk menggali data maupun kronologis permasalahan yang timbul antara kedua belah pihak, namun tidak mengambil keputusan secara hukum.

Baca Juga :   Jalani Rapid Test, Petugas PPK dan PPS di Kecamatan Gunung Purei Dinyatakan Non-reaktif

“Apapun yang nanti dikemukakan masing-masing pihak yang bersengketa akan kami tampung guna dipelajari serta ditelaah, dan selanjutnya akan disampaikan kepada pimpinan (bupati),” terangnya.

Sementara, Ketua Koperasi Sama Berjuang Ardianto mengatakan,  anggotanya berjumlah 250 orang dengan akta pendirian koperasi sesuai keputusan Menkop UMKM Nomor 41 tanggal 09 Februari 2000, dengan penguasaan lahan seluas 5000 Ha yang berasal dari hutan Desa Paring Lahung.

Adapun lahan yang menjadi sengketa adalah jalan koridor yang digunakan PT Suprabari Mapanindo Mineral (SMM) seluas 7,25 Ha. Yang diklaim oleh Koperasi Sama Berjuang karena belum dibebaskan.

Hal berbeda disampaikan Manajemen PT Telen Orbit Prima (TOP) melalui CELS Advisor H Fakhrur Razy didampingi Fransiscus. Menurutnya, lahan yang menjadi subjek tuntutan pembebasan dari Koperasi Sama Berjuang adalah badan jalan eks jalan PT Alamindo Jaya.

Baca Juga :   Pemilik Lahan SMKN 1 Gunung Timang, Dua Tahun Menunggu Janji

Menurut Fahkrur Razy, PT TOP telah memegang izin dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor SK/522/1.100/270/Dishut tanggal 09 Januari 2017 tentang Izin penggunaan jalan angkutan batubara (Koridor) melalui areal kerja PT. BAK sepanjang 17.296,3 meter.

“Sepanjang jalan kiri kanan koridor tersebut telah dibebaskan oleh pihak perusahaan, dengan pemberian kompensasi atas pengalihan hak pengelolaan lahan dari masing-masing pemilik lahan,” tegasnya.

Baca Juga :   Babinsa 1013-03 dan Yonif Raider 631/Antang Bantu Kawal Hasil Pemungutan Suara

Ia mengungkapkan, sebelum melaksanakan tahapan pembebasan, pihak perusahaan telah melakukan sosialisasi dan identifikasi baik data sekunder maupun primer di lapangan. Sejumlah pihak dilibatkan, baik aparat desa maupun kepala adat, termasuk verifikasi dan validasi dokumen di tingkat kecamatan dengan melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan.

Terkait tuntutan pihak koperasi, Lanjur Fahkrur Razy, untuk saat ini tidak dapat diproses oleh perusahaan. Pasalnya, berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Surat Keterangan Tanah seluas 5000,66 Ha yang statusnya atas nama Ardianto yang bertindak sebagai ketua Koperasi Sama Berjuang tidak memenuhi syarat Standar Operasional Prosedur pembebasan lahan.(4Lie)