Penerbitan SK Gubernur Tentang Pemberhentian Anggota DPRD Barut, Digugat ke PTUN

772
Foto : Pengacara, Rusdi Agus Santoso. SH

TEWENEWS, Palangka Raya – Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Tengah, tentang Peresmian dan Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangka Raya.

Gugatan tersebut dilayangkan oleh Anggota DPRD Barut dari  Partai Hanura, Mahmud, yang diketahui sekarang ini maju kembali sebagai Caleg dalam pileg mendatang melalui perahu partai lain.

Melalui Kuasa Hukumnya, Rusdi Agus Santoso,SH. Melayangkan gugatan terhadap SK Gubernur No: 188.44/290/2018

“Dasar Gugatan, cacat hukum secara prosedural. Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan tidak memperhatikan dan mencermati adanya kekisruhan dan perselisihan di internal Partai Hanura yaitu adanya dualisme kepengurusan, malah tergugat telah menjadikan dasar surat dari DPP Partai Hanura salah satu kubu dalam menerbitkan objek gugagatan,”terangnya, kepada Tewenews.com, Selasa (13/11/2018).

Hal itu kata, Rusdi Agus, bertentangan dengan undang undang nomor 11 tahun 2011, tentang partai politik dan peraturan pemerintah, nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPR.

“Tergugat dalam menerbitkan SK Tentang peresmian pemberhentian dan pengakatan anggota DPRD Kabupaten Barito Utara bertentangan dengan surat Mendagri RI no 160/6324/OTDA tanggal 3 Agustus 2018 yang mana dalam surat Mendagri disebutkan bahwa anggota DPRD yang mencalonkan diri pada pemilu legistlatif 2019 melalui partai yang berbeda dapat diberhentikan setelah DCT yaitu pada tanggal 21 September 2018, namun nyatanya SK Pemberhentian diterbitkan terlebih dahulu sebelum DCT yaitu pada tanggal 17 September 2018, sehingga jelas secara prosedural cacat hukum,”tandasnya.

Dia menjelaskan, cacat hukum secara subtansial, tergugat dalam menerbitkan objek gugatan tidak meneliti dan mencermati peraturan dan perundang undangan serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, sehingga secara subtansial objek gugatan yaitu SK Gubernur tentang peresmian pemberhentian anggota DPRD secara suebtansial cacat hukum.

“Karena itu melalui gugatan di PTUN Palangka Raya dalam gugatan meneminta kepada majelis hakim untuk memerintahkan tergugat untuk mencabut SK tersebut dan meminta merehabilitasi kedudukan penggugat dan mengembalikan sebagai anggota DPRD Kab Barito Utara,”katanya.

Selain itu kami juga melihat adanya indikasi tindak pidana dengan memberikan pernyataan palsu untuk mendapatkan surat keterangan dari Pengadilan Negeri Barito Utara, dalam surat keterangan tersebut menyebutkan bahwa tidak ada sangketa partai politik, ini jelas bahwa ada pihak yang membuat pernyataan palsu sebagai salah satu syarat untuk proses PAW. “kami akan proses jika terbukti ada pemalsuan keterangan atau pernyataan,”pungkasnya.(Tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here